LBH Muhammadiyah Siap Advokasi 75 Pegawai KPK yang Tak Lolos Tes ASN

Kanavino Ahmad Rizqo - detikNews
Jumat, 07 Mei 2021 11:15 WIB
Gedung baru KPK
Gedung KPK (Andhika Prasetia/detikcom)
Jakarta -

LBH PP Muhammadiyah siap memberikan pendampingan hukum terhadap 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan tes alih status ASN. Salah satu langkah hukum yang bakal dilakukan adalah mengajukan gugatan ke PTUN.

"Bahwa LBH PP Muhammadiyah sebagai bagian dari masyarakat sipil merasa berkewajiban melakukan pendampingan hukum atau advokasi terhadap 75 pegawai KPK yang diberhentikan dengan melakukan langkah-langkah hukum salah satunya mengajukan gugatan ke PTUN," kata Kepala Bidang Litigasi LBH PP Muhammadiyah, Gufroni, dalam keterangan tertulis, Jumat (7/5/2021).

Gufroni lantas berbicara mengenai upaya pelemahan KPK. Hal itu, kata dia, terlihat mulai adanya usulan revisi UU KPK.

"Bahwa pemecatan 75 pegawai KPK diyakini bagian dari skenario besar pelemahan dan pembusukan KPK, mulai revisi UU KPK, seleksi pimpinan KPK yang bermasalah, sampai pada pengalihan status pegawai KPK menjadi pegawai aparatur sipil negara (ASN)," ujar Gufroni.

Gufroni menyebut mereka yang dinyatakan tak lolos tes ASN itu merupakan pegawai KPK yang berintegritas. Komitmen mereka terhadap upaya pemberantasan korupsi, kata Gufroni, tak diragukan.

"Meskipun pimpinan KPK tidak berani menyebut nama-nama 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus tes dengan dalih akan berkoordinasi dengan Kementerian PAN-RB dan BKN RI, diyakini mereka adalah yang selama ini paling getol mengungkap kasus korupsi kelas kakap dan berintegritas dalam memberantas korupsi. Salah satu nama yang santer disebut adalah penyidik senior Novel Baswedan dan Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo Harahap," ujar dia.

KPK sebelumnya mengumumkan hasil tes alih status pegawai KPK menjadi ASN. Hasilnya, 75 orang pegawai dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Hasil asesmen diumumkan oleh pimpinan KPK dalam jumpa pers pada Rabu (5/5/2021). Hasilnya dibagi menjadi dua kategori, yaitu memenuhi syarat (MS) dan tidak memenuhi syarat (TMS). Tes ini diikuti oleh 1.351 pegawai.

Berikut hasil yang dibacakan oleh Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron:

Pegawai yang memenuhi syarat: 1.274 orang
Pegawai yang tidak memenuhi syarat: 75 orang
Pegawai yang tidak mengikuti tes: 2 orang

(knv/tor)