Round-Up

Mengemuka Usulan Komisi Energi DPR Dibubarkan Saat Paripurna

Tim detikcom - detikNews
Kamis, 06 Mei 2021 23:01 WIB
Menjelang aksi 22 Mei, penjagaan di gedung DPR/MPR/DPD diperketat. Sejumlah petugas dari TNI dan kepolisian berjaga di pintu masuk. Gerbang depan juga digembok.
Gedung DPR RI (Lamhot Aritonang/detikcom)
Jakarta -

Dileburnya Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) ke dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) berdampak hingga ke Senayan. Kini, muncul usulan agar Komisi VII DPR RI dibubarkan karena mitra kerja hanya dengan bidang energi.

Usulan dibubarkannya Komisi VII berasal dari anggota internal mereka sendiri, yakni Dyah Roro Esti asal Fraksi Partai Golkar. Dyah Roro mengucapkan usulannya tersebut saat rapat paripurna pembukaan masa sidang DPR, Kamis (6/5/2021).

Rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Turut hadir Ketua DPR RI Puan Maharani, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan Rachmat Gobel, minus Azis Syamsuddin.

Sebanyak 65 anggota DPR hadir langsung dan 246 hadir secara virtual. Sementara 264 anggota Dewan sisanya absen dalam rapat paripurna ini.

"(Sebanyak) 65 anggota hadir langsung dan 246 melalui virtual dengan demikian telah terpenuhi kuorum dan mengucapkan bismillah perkenankan saya selaku pimpinan dewan membuka rapat paripurna ke 17," kata Cak Imin membuka sidang.

Dyah Roro Esti, caleg DPR terpilih dari Golkar, usia 26 tahun. (Dok Pribadi)Dyah Roro Esti (Dok Pribadi)

Dalam rapat paripurna, pimpinan DPR RI memberikan kesempatan kepada anggota Dewan yang hadir untuk mengajukan interupsi dan memberikan pandangan. Momen ini digunakan Dyah Roro untuk mencurahkan isi hatinya dan mayoritas kawan sekomisinya soal kondisi Komisi VII DPR RI.

"Saya ingin mengutarakan isi hati mayoritas atau mungkin seluruh Komisi VII saat ini. Seperti yang kita ketahui, saat ini Komisi VII hanya bermitra dengan satu kementerian, yaitu Kementerian ESDM mengingat Ristek sudah bergabung dengan Kemendikbud, maka otomatis menjadi mitra Komisi X dan Kementerian LHK bermitra dengan Komisi IV yang tentu berbeda dengan periode sebelumnya di mana pada waktu itu KLHK bermitra dengan dua komisi, yaitu Komisi IV dan Komisi VII," kata Dyah.

Menurut Dyah Roro Esti, Komisi VII akan sulit jika hanya bermitra dengan Kementerian ESDM. Komisi VII, kata Roro, sudah meratifikasi perjanjian Nationally Determined Contribution (NDC) terkait iklim.

Roro menilai Komisi VII akan merasa sia-sia jika hanya bermitra dengan satu kementerian. Roro mengusulkan kepada pimpinan DPR untuk menambah mitra Komisi VII.

Legislator Golkar ini membagi rata dari seluruh kementerian/lembaga, sepatutnya satu komisi di DPR bermitra lebih dari satu kementerian/lembaga. Roro Esti memohon agar Komisi VII diberikan lebih dari satu mitra kerja.

Simak selengkapnya, di halaman selanjutnya:

Selanjutnya
Halaman
1 2