SBY, Sudi, Menlu Harus Terbuka Soal Surat Negara Palsu

Jakarta - Pemerintah diharapkan dapat terbuka kepada masyarakat terkait maraknya kasus pemalsuan surat-surat kenegaraan. Keterbukaan itu tidak hanya harus dilakukan oleh Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi dan Menteri Luar Negeri, tapi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga harus terbuka."Mereka semua harus terbuka. Mulai dari SBY," kata pengamat politik asal Universitas Indonesia Arbi Sanit saat dihubungi detikcom, Jumat (10/3/2006).Menurut dia, upaya DPR yang berusaha meminta keterangan dari pihak Sudi maupun dari Deplu harus dihargai. "Ya dimana lagi. Di DPR kan mereka bisa langsung dipertemukan," tandasnya.Arbi berharap, dalam menangani kasus ini, DPR dapat bertindak cekatan dan cepat. Serta tidak terpengaruh terhadap isu-isu yang beredar."Mereka harus cepat tangani kasus ini. Agar masyarakat dapat tahu mana yang bohong," tegasnya. (ary/)