Buru Pembakar Hutan, Area Rawan Karhutla Akan Dipasang CCTV Canggih

Adhyasta Dirgantara - detikNews
Kamis, 06 Mei 2021 15:56 WIB
Pesawat tempur TNI AU F-16 ikut memantau karhutla dalam latihan tempur dan patroli rutin. Titik karhutla ditemukan di perbatasan Kabupaten Bengkalis dan Siak (dok TNI AU)
Foto ilustrasi: Pesawat tempur TNI AU F-16 ikut memantau karhutla dalam latihan tempur dan patroli rutin. Titik karhutla ditemukan di perbatasan Kabupaten Bengkalis dan Siak (dok TNI AU)
Jakarta -

Polri bersama dengan Kejaksaan Agung dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menandatangani surat keputusan bersama (SKB) soal penegakan hukum terpadu kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Polri mengatakan ad dua fokus kegiatan, yakni pencegahan dan penegakan hukum terhadap pelaku karhutla.

"Jadi intinya bahwa dalam kegiatan itu karhutla antara 2019 dengan 2020 ada penurunan 81 persen berkaitan dengan titik api maupun luas lahan yang terbakar. Intinya ada dua kegiatan, yaitu pencegahan dan penegakan hukum," ujar Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono kepada wartawan di Mabes Polri, Kamis (6/5/2021).

Argo menjelaskan sepanjang tahun 2020, hanya ada 2.875 titik karhutla di Indonesia. Hal tersebut menurun jauh dari tahun 2019, yakni sebanyak 27.758 titik api atau turun 81 persen.

Untuk itu, Argo menyebut pihaknya bersama instansi dan kementerian terkait bakal memasang CCTV di titik-titik rawan karhutla sebagai pencegahan. Dengan kehadiran CCTV, maka pembakar hutan yang selama ini lolos jadi bisa diketahui identitasnya.

"Contohnya kita memasang CCTV yang ada radius, jarak zoom, kita bisa lihat pembakar hutan yang tidak tertangkap tangan. Kita bisa melihat siapa pelakunya di sana. Jadi bisa nge-zoom, bisa berputar 360 derajat. Ada beberapa titik yang kita komunikasikan dengan Telkom, dari instansi lain," jelasnya.

"Ini bagian dari pencegahan. Selain pemasangan alat pantau, kita juga ada posko terpadu. Ada juga patroli dan edukasi yang kita gunakan. Semua kita menggunakan teknologi informasi. Teknologi yang kita gunakan untuk mempermudah karena kita lihat bahwa hutan luas sekali areanya sehingga kita harus menggunakan teknologi yang kita punya. Kita laksanakan sehingga nanti untuk mengetahui titik api pakai teknologi," sambung Argo.

Argo menyebut ada 6 polda yang jadi prioritas pencegahan karhutla, di antaranya Polda Kalimantan Barat, Polda Kalimantan Tengah, Polda Kalimantan Timur, Polda Riau, Polda Sumatera Selatan, dan Polda Jambi.

Sementara itu, untuk penegakan hukum, Argo menerangkan kepolisian akan bekerjasama dengan Kejagung untuk menindak para pelaku. Oleh karena itu, penegakan hukum karhutla dilakukan secara terpadu.

"Soal penegakan hukum, kita dengan kejaksaan nanti setelah kita penyelidikan, penyidikan, kita koordinasi dengan kejaksaan. Berkaitan dengan saksi ahli, petunjuk lain kita komunikasikan sehingga tidak bolak balik berkas perkara. Jadi nanti sesuai instruksi Bapak Presiden (Joko Widodo) untuk kegiatan pencegahan dan penegakan hukum kita lakukan secara terpadu," jelas dia.

Dia berharap dengan adanya pencegahan dan penegakan karhutla ini bisa mengurangi keluhan dari negara tetangga yang terdampak asap kebakaran. Argo meminta kesadaran masyarakat agar turut menjaga hutan supaya dampak karhutla tidak sampai ke generasi selanjutnya.

"Tentunya nanti harapannya bahwa tidak ada lagi komplain dari negara lain maupun dari negara tetangga berkaitan dengan asap. Jadi adanya kegiatan kebijakan bersama terpadu ini bisa meminimalisir dan mungkin sekarang masih minim hampir nggak ada komplain dari luar negeri. Kita berharap semua masyarakat sadar di sekitar hutan dan hutan ini merupakan sumber air yang harus kita jaga bersama. Jangan sampai dibuat motif ekonomi dengan motif apapun harus kita jaga jangan sampai anak cucu kita yang menanggungnya," pungkas Argo.

Lihat juga Video: Jokowi Ancam Copot Pejabat Jika Karhutla Tak Tertangani

[Gambas:Video 20detik]



(aud/aud)