.webp)
Polemik nasib 75 pegawai KPK yang tak memenuhi syarat (TMS) tes alih status ASN terus bergulir. PKS menyarankan KPK bersama KemPAN-RB duduk bareng membahas nasib 75 pegawai KPK tersebut.
"Pertama ini harus dibuka ke publik. Nasib pegawai KPK, apa lagi yang senior dan sudah mengharumkan nama KPK selama ini, adalah urusan kita semua. Besarnya KPK karena para penyidik dan pegawai KPK yang berdedikasi selama ini," kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera kepada wartawan, Kamis (6/5/2021).
Duduk barengnya KPK dan KemPAN-RB, menurut Mardani, yakni membahas apa tujuan hingga bahas pertanyaan yang dinilai rumit. Mardani menilai semua pihak harus bertanggung jawab terhadap nasib 75 pegawai KPK ini.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kedua, KPK mesti duduk bareng bersama KemenPAN menjelaskan duduk permasalahan, termasuk tes wawasan kebangsaan. Apa maksud dan tujuannya. Plus kenapa ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak standar dan tricky. Semua tidak boleh lempar tangan. Semua mesti bertanggung jawab," ujarnya.
Mardani juga mengajak masyarakat mengawal setiap upaya pelemahan KPK. Bagi Mardani, KPK selama ini memiliki peran besar dalam memberantas korupsi.
"Ketiga, menyerukan pada publik kita kawal dan awasi dengan ketat beragam upaya pelemahan sistematis pada KPK, institusi yang sudah mampu bekerja memerangi korupsi selama ini," ucap Mardani.
 Mardani Ali Sera (Dok. Istimewa) |
"Kasihan KPK dilemahkan terus-menerus," imbuhnya.
KPK menyebut sebelumnya 75 pegawai yang tak lolos tes wawasan kebangsaan saat alih status ASN masih menunggu penjelasan dari KemenPAN-RB. MenPAN-RB Tjahjo Kumolo mengatakan saat ini hasil tes itu masih diproses di Badan Kepegawaian Negara (BKN).
"Penjelasan konferensi pers pimpinan KPK sudah benar. Nanti ada proses dari BKN dan PAN RB akan dukung proses BKN sebagai penyelenggara tes wawasan kebangsaan sebagaimana dasar dari peraturan KPK," kata Tjahjo kepada wartawan, Kamis (6/5).
(rfs/gbr)
