Novel Baswedan Tetap Yakin soal Kabar Pemecatan: Ini Bukan Masalah Sepele!

Tim detikcom - detikNews
Kamis, 06 Mei 2021 13:38 WIB
Penyidik KPK Novel Baswedan memenuhi panggilan Komisi Kejaksaan RI (Komjak RI) hari ini soal polemik tuntutan 1 tahun penjara terhadap dua terdakwa kasus teror terhadapnya.
Novel Baswedan (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Ketua KPK Firli Bahuri memastikan tidak ada pemecatan meski ada 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk alih status sebagai aparatur sipil negara (ASN). Namun penyidik KPK Novel Baswedan mendesak agar sengkarut tes itu diusut lebih jauh.

"Saya malah justru lebih dari itu yang dilihat sebagai masalah, adanya wacana atau rencana untuk memberhentikan itu benar adanya," ucap Novel kepada detikcom, Kamis (6/5/2021).

"Soal sekarang situasinya berubah, tetap harus dicari tahu siapa yang melakukan itu, yang merencanakan itu siapa, motifnya apa, siapa di balik itu, dan lain-lain," imbuhnya.

Bahkan Novel menduga ada peran dari pimpinan KPK tentang kabar pemecatan itu. Menurut Novel, hal ini harus dibuka dengan terang benderang.

"Saya yakin ini bukan proses normal, kalau betul di antara pimpinan itu ada yang berbuat, itu pengkhianatan terhadap upaya pemberantasan korupsi lho itu, jahat sekali lho itu," kata Novel.

"Selama ini kita sering dengar dilakukan para koruptor di luar, mereka melakukan segala cara. Kalau betul itu dilakukan oleh pimpinan, oh parah, ini paling parah sepanjang sejarah. Makanya saya kemarin agak sebel memberikan komentar-komentar dengan agak lebih ada penekanan itu karena seperti itu, bukan masalah sepele," imbuhnya.

Penjelasan Ketua KPK Firli Bahuri

Dalam konferensi pers di KPK pada Rabu (5/5) kemarin Firli Bahuri menegaskan tes itu disusun dengan kerja sama dengan pihak lain. Firli turut menyebutkan, bila para pegawai KPK yang tidak memenuhi syarat menjadi ASN, itu tidak akan dipecat, tetapi keputusan lanjutan akan diserahkan ke KemenPAN-RB.

Dari 1.351 pegawai KPK itu dirinci sebagai berikut:

Pegawai yang memenuhi syarat: 1.274 orang
Pegawai yang tidak memenuhi syarat: 75 orang
Pegawai yang tidak mengikuti tes: 2 orang

"Selanjutnya tentu kami segenap insan KPK ingin menegaskan pada kesempatan sore hari ini, tidak ada kepentingan KPK, apalagi kepentingan pribadi maupun kelompok, dan tidak ada niat KPK untuk mengusir insan KPK dari lembaga KPK. Kita sama-sama berjuang untuk memberantas korupsi, kita sama-sama lembaga sebagai penegak undang-undang," kata Firli.

"KPK akan melakukan koordinasi dengan KemenPAN-RB dan BKN terkait tindak lanjut terhadap 75 pegawai yang dinyatakan tidak memenuhi syarat. Selama belum ada penjelasan dari KemenPAN-RB dan BKN, KPK tidak akan memberhentikan 75 pegawai yang dinyatakan tidak memenuhi syarat," imbuh Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam jumpa pers bersama Firli itu.

Firli juga enggan menyebutkan 75 nama pegawai KPK itu. Apa alasannya?

"Terkait dengan 75 orang pegawai yang mengikuti tes wawasan kebangsaan dengan tadi sudah disampaikan materinya apa, modulnya apa, tools-nya apa, instrumennya apa, alat ukurnya apa, kapan pelaksanaannya, siapa yang melaksanakan, sudah terjawab. Sekarang tentu untuk 75 nama kami akan sampaikan nanti melalui Sekjen setelah surat keputusannya keluar. Kenapa? Kami tidak ingin menebar isu, satu," ucap Firli.

Dia mengatakan KPK ingin menghormati hak asasi manusia para pegawai. Menurutnya, pengumuman nama-nama pegawai yang dinyatakan tak memenuhi syarat menjadi ASN akan berpengaruh pada keluarga para pegawai.

"Kedua, kita ingin pastikan bahwa kita menjunjung-menghormati menegak hormati hak asasi manusia. Karena, kalau kami umumkan, tentu akan berdampak pada anak, istri, keluarga, cucu, besan, mertua, kampungnya di kampung halamannya. Kami bukan memiliki cara-cara kerja seperti itu," tuturnya.

(dhn/fjp)