Ketua DPR Puan Maharani membuka masa sidang V tahun 2020-2021. Puan menyoroti sejumlah hal yang harus menjadi perhatian para anggota DPR, dari KKB hingga kebijakan larangan mudik.
Puan menilai tindakan KKB yang akhir-akhir ini melakukan penyerangan harus menjadi perhatian serius. Dia meminta Panglima TNI-Kapolri menangkap seluruh anggota KKB.
"Panglima TNI dan Kapolri beserta jajarannya agar segera mengejar, menangkap, dan memproses secara hukum anggota kelompok kriminal bersenjata di Papua dan melindungi seluruh masyarakat, tidak ada ruang bagi kelompok kriminal bersenjata di seluruh wilayah NKRI," kata Puan, Kamis (6/5/2021).
Puan juga meminta para anggota DPR mengawasi antisipasi kasus COVID di RI. Sebab, lonjakan COVID saat ini sudah banyak terjadi di sejumlah negara.
"Perkembangan saat ini, di beberapa kawasan India, Timur Tengah, Afrika Utara, dan Asia Tengah, sedang dihadapkan pada gelombang kedua pandemi COVID-19. Hal ini perlu mendapatkan antisipasi dalam mengatasi ancaman dan risiko gelombang kedua pandemi COVID-19 tersebut," ujarnya.
"Berbagai bencana alam yang terjadi akhir-akhir ini membutuhkan percepatan penanganan dampak bencana dan pemulihan kehidupan masyarakat. Perlu terus diperkuat upaya untuk meningkatkan ketahanan Indonesia dalam menghadapi bencana secara komprehensif," lanjut Puan.
Lebih lanjut, Puan juga menyoroti kebijakan larangan mudik Idul Fitri yang sedang berjalan. Puan meminta pihak terkait mengawasi mekanisme penerapan di lapangan secara konsisten serta memastikan ketersediaan bahan pokok.
"Terkait kebijakan pemerintah tentang pelarangan mudik pada Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah, pemerintah agar mempersiapkan secara matang mekanisme dan sumber daya pendukungnya sehingga penerapan dan pengawasan di lapangan akan konsisten," ucapnya.
"Pemerintah juga agar memastikan ketersediaan dan kecukupan pasokan bahan makanan pokok di seluruh daerah menjelang Hari Raya Idul Fitri dan pemerintah agar menjaga stabilitas harga sehingga masyarakat tidak semakin terbebani dengan adanya kenaikan harga kebutuhan pokok," imbuh Puan.
Di satu sisi, Puan mengatakan DPR dan pemerintah akan mulai melakukan pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN Tahun 2022. Pemulihan sosial dan ekonomi pada 2021 akan menjadi landasan yang sangat penting dalam merumuskan kebijakan fiskal tahun RAPBN 2022.
"Kebijakan fiskal RAPBN tahun 2022, membutuhkan kapasitas fiskal yang kuat sehingga dapat menjalankan program pemulihan sosial dan ekonomi, mewujudkan pembangunan nasional, serta menjalankan penyelenggaraan pemerintahan untuk melayani rakyat. Kapasitas fiskal tersebut saat ini, sangat ditentukan oleh pemulihan ekonomi nasional dan global dalam situasi pandemi COVID-19," ujarnya.
Puan mengatakan sumber pendapatan negara saat ini belum optimal karena dampak pandemi. Untuk itu, dia meminta pemerintah mempertajam anggaran demi efisiensi.
"Oleh karena itu, kebijakan belanja pemerintah perlu terus dipertajam, baik dalam efektivitas tujuan maupun dalam efisiensi pelaksanaan sehingga pembiayaan defisit benar-benar memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dirasakan langsung oleh rakyat," tuturnya.
(eva/gbr)
