Pembahasan RUU Peradilan Militer Alot

- detikNews
Jumat, 10 Mar 2006 00:14 WIB
Jakarta - Pembahasan RUU Peradilan Militer berjalan alot. Pemerintah dan DPR masing-masing bersikukuh pada pandangannya soal kompetensi peradilan militer dan peradilan koneksitas. Apakah pembahasan ini akan berjalan deadlock?"Pada pasal 9 UU No 31/1997 tentang peradilan militer semua fraksi berpendapat tindak pidana umum yang dilakukan oleh prajurit harus diadili dalam lingkup peradilan umum," kata Ketua Pansus DPR Andreas PareiraPernyataan itu diungkapkannya pada seminar mengenai peradiran militer di Hotel Nikko, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (9/3/2006) Sedangkan pemerintah sendiri menghendaki semua tindak pidana yang dilakukan oleh semua prajurit TNI dibawa ke penagidlan militer"Ini artinya DPR menolak usulan pemerintah," katanya.Masalah lain menurut Andreas adalah soal pengadilan koneksitas, seperti tercantum dalam pasal 198, semua fraksi kecuali Fraksi Partai Demokrat menolak adanya pengadilan koneksitas"Tapi pemerintah bersikukuh agar peradilan koneksitas dipertahankan," katanya Karena tidak terjadi kesepakatan terhadap dua substansi masalah tersebut pansus untuk sementara belum dilanjutkan. "Menurut saya pembahasan harus tetap dilakukan karena bagaimana pun perubahan atas UU Peradilan militer merupakan amanat rakyat untuk reformasi yang tertuang dalam TAP MPR No VII/MPR/2000 dan UU TNI No 34/2004," jelas Andreas Sementara itu, Dirjen Kekuatan Pertahanan Dephan Mayjen TNI Suryadi megatakan ada bebepapa alasan kenapa pasal kompetensi peradilan militer tidak tepat untuk diubah.Alasannya, menurut Suryadi, pertama adalah alasan substantif karena belum adanya perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer ( KUHPM ). Sedangkan alasan kedua adalah alasan struktural mengenai belum adanya aturan kekuasaan peradilan umum untuk mengadili prajurit.Selain itu Suryadi menjelaskan dengan dialihkannya organisasi, administrasi dan finansial peradilan militer di bawah Mahkamah Agung (MA) artinya lembaga paradilan militer sudah di bawah supremasi sipil."Jadi tidak perlu lagi kuatir adanya interfensi komandan dalam penyelesaian perkara di persidangan," tegas Suryadi

(nal/)