Pansus RUU Aceh Minta Masukan Gus Dur dan Mega

Jakarta - Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Megawati diharapkan bersedia memberi masukan untuk Rancangan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (RUU PA). Panitia Khusus (Pansus) RUU PA akan menemui kedua mantan presiden itu.Hal itu disampaikan Ketua Pansus RUU PA Ferry Mursyidan Baldan dalam jumpa pers di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Kamis (9/3/2006)."Surat permohonan sudah dilayangkan. Namun belum ada jawaban kapan Bu Mega dan Gus Dur bersedia didatangi Pansus," kata Ferry.Pansus juga akan minta masukan dari Menteri Pertahanan (Menhan) dan Badan Intelijen Negara (BIN) untuk menglarifikasi kabar Gerakan Aceh Merdeka (GAM) mulai bergerak lagi. "Karena isu itu tak kondusif untuk menjaga perdamaian Aceh selama ini," kata Ferry.Sementara untuk mendalami materi pembahasan RUU PA, beberapa anggota Pansus akan berangkat ke Aceh pada 10-12 Maret. Mereka akan menemui Penjabat Gubernur NAD, walikota-walikota, tokoh masyarakat, LSM, mahasiswa, BRR, Kapolda, dan elemen masyarakat lainnya.Meski mendatangi Aceh, Ferry menegaskan landasan pembahasan Pansus tetap berdasarkan UU dari pemerintah, bukan dari DPRD Aceh.Selanjutnya pada 15 Maret, Pansus akan mendengarkan pendapat fraksi dan pendapat DPD. Kemudian 21 Maret merupakan batas akhir fraksi untuk menyerahkan datar inventarisir masalah.Lalu 22-23 Maret, dilakukan kompilasi dari fraksi-fraksi yang kemudian akan dibagikan kepada Pansus pada 24 Maret.Ferry menegaskan RUU PA tidak dimaksudkan untuk menjadikan wilayah yang pernah dihantam tsunami itu lepas dari NKRI. RUU PA justru untuk menjaga stabilitas keamanan pasca MoU RI dan GAM di Helsinki."Tidak ada upaya untuk memperlambat pembahasan ini. Pansus berjanji sebagaimana sumpah saat dilantik, akan melaksanakan UUD dan menjaga keutuhan NKRI," tandas Ferry. (iy/)