Jokowi Resmi Teken Perpres BRIN, Dewan Pengarah dari BPIP

Tim detikcom - detikNews
Rabu, 05 Mei 2021 12:31 WIB
Kepala LIPI Laksana Tri Handoko
Kepala BRIN Laksana Tri Handoko (Grandyos Zafna/detik.com)
Jakarta -

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 33 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Perpres BRIN mencakup penjabat Dewan Pengarah hingga anggotanya dan unsur pelaksananya.

Dalam perpres yang dilihat pada Rabu (5/5/2021), BRIN disebutkan sebagai lembaga pemerintah yang menjalankan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi yang terintegrasi. Perpres BRIN juga mengatur Badan Riset dan Inovasi Daerah atau Brida.

BRIN disebutkan lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden, sedangkan Brida dibentuk pemerintah daerah. Adapun tugas BRIN adalah membantu presiden dalam menjalankan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi secara nasional yang terintegrasi serta melakukan monitoring pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Brida. Fungsi BRIN terkait pelaksanaan tugas termaktub dalam pasal 4.

BRIN memiliki dewan pengarah dan pelaksana. Pasal 7 ayat (1) Perpres BRIN menyatakan susunan Dewan Pengarah BRIN terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris, dan anggota.

"Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a secara ex-officio berasal dari unsur Dewan Pengarah badan yang menyelenggarakan pembinaan ideologi Pancasila," bunyi pasal 7 tersebut.

Sedangkan Pasal 9 memerinci unsur pelaksana BRIN yang terdiri atas kepala, wakil kepala, sekretariat utama, 7 deputi, inspektorat utama dan orgainasi pelaksana fungsi teknis operasional (OPL). Kepala BRIN adalah jabatan pimpinan tinggi utama seperti termaktub Pasal 57 ayat (1).

Sementara itu, Pasal 69 ayat (1) Perpres BRIN mengatur integrasi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan), dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) menjadi tugas, fungsi, dan kewenangan BRIN.

"Dengan integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Badan Tenaga Nuklir Nasional, dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional menjadi OPL di lingkungan BRIN," bunyi ayat (2) pasal 69.

"Pengintegrasian kelembagaan, tugas, fungsi, dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait," bunyi ayat (3) pasal 69.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto sebelumnya mengapresiasi keputusan menempatkan Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Megawati Soekarnoputri di jabatan Dewan Pengarah.

"Dengan menempatkan BRIN guna mendorong kemajuan Indonesia, ketentuan peraturan-perundang-undangan yang menempatkan Ketua Dewan Pengarah BPIP ex officio sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN merupakan keputusan tepat," kata Hasto dalam keterangan tertulis, Senin (3/5).

Tonton juga Video: Dipilih Jokowi Jadi Kepala BRIN, Siapa Laksana Tri Handoko?

[Gambas:Video 20detik]



(gbr/tor)