Wakil Ketua MPR Minta Masyarakat Disiplin untuk Tidak Mudik Lebaran

Alfi Kholisdinuka - detikNews
Rabu, 05 Mei 2021 10:38 WIB
Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid
Foto: MPR
Jakarta -

Kasus COVID masih menjadi ancaman serius di Indonesia dan dunia. Data Kementerian Kesehatan menyebutkan jumlah kasus COVID-19 atau pasien positif Virus Corona per Selasa (4/5) di Tanah Air mencapai 1.683.373 orang. Sementara penambahan kasus harian dalam 24 jam terakhir mencapai 4.369 orang.

Melihat kondisi tersebut, Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid meminta untuk tidak lengah dengan mengendorkan kedisiplinan dalam melaksanakan protokol kesehatan. Apalagi saat ini ada varian baru COVID-19 yang sudah masuk Indonesia yakni varian virus B.1.1.7 asal Inggris, varian mutasi ganda B.1.617 asal India, serta B.1.351 yang berasal dari Afrika Selatan.

Varian B.1.617 ditemukan pada dua kasus positif COVID-19 di Jakarta. Kemudian, varian B.1.351 ditemukan pada satu kasus di Bali. Selain itu, belajar dari kasus di India yang mengalami lonjakan kasus COVID-19 secara signifikan.

"Bagaimana masyarakat itu punya kesadaran untuk bertindak disiplin bahwa COVID-19 ini masih menjadi musuh. Jangan takut, tapi juga jangan meremehkan," ujar Jazilul dalam keterangannya, Rabu (5/5/2021). Hal ini dia ungkapkan dalam diskusi 4 Pilar MPR bertajuk 'Antisipasi Klaster Baru COVID-19 Jelang Lebaran' di Media Center DPR/MPR, Senayan, Jakarta, kemarin.

Jazilul mengatakan kebijakan pemerintah yang melarang mudik lebaran sebagai upaya mencegah terjadinya lonjakan kasus COVID-19 harus didukung. Sebab, migrasi masyarakat secara besar-besaran berpotensi memungkinkan terjadinya klaster baru COVID-19.

"Terkadang namanya rindu itu nggak pakai aturan. Namanya kangen, cinta, itu sudah nggak ada aturan. Nanti pasti ada yang melanggar karena saking rindunya. Yang kayak begitu gimana cara pemaklumannya, bagaimana cara memberikan sanksinya supaya terasa adil karena lebaran itu ada kaitannya dengan rasa rindu, dan mengatur rasa rindu itu memang sulit," ungkapnya.

Wakil Ketua Umum DPP PKB itu mengatakan bahwa teori dalam Islam ada kaidah dar'ul mafasid muqoddamun ala jalbil masholih, yakni menolak keburukan harus didahulukan daripada mengambil manfaat atau kemaslahatan.

"Jadi kemaslahatan mudik itu dinomorduakan, yang dinomorsatukan adalah mencegah terjadinya wabah klaster dan makin banyaknya orang yang terkena COVID-19, apalagi meninggal. Kita tolak dulu apa yang mendatangkan keburukan, baru kita berpikir mencari maslahat. Jadi istilahnya ya rindu ditahan dulu daripada celaka," jelasnya.

Hal ini juga sejalan dengan semangat konstitusi bahwa negara harus melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Hal ini juga sejalan dengan kerangka Pancasila untuk mendahulukan atau meninggal sesuatu yang buruk daripada memperoleh manfaat. "Jadi protokol kesehatan itu adalah upaya perlindungan," tuturnya.

Namun disisi lain, Jazilul mengaku prihatin karena bagi sebagian masyarakat, seperti para pedagang, Lebaran seharusnya menjadi kesempatan untuk menjalankan roda perekonomian.

"Nah sekarang tidak ada lagi, bahkan kami saja yang di DPR untuk melakukan misalkan open house, pertemuan relawan, juga kesulitan. Padahal aktivitas inilah yang akan menggerakkan roda ekonomi. COVID-19 ini pertama menghantam sektor kesehatan yang kedua sektor ekonomi," katanya.

Oleh karena itu, Jazilul meminta pemerintah juga mencari solusi bagaimana kebijakan yang dibuat, misalnya adanya larangan mudik yang juga secara ekonomi berdampak bagi para sopir, pedagang dan lainnya, agar roda perekonomiannya masih tetap bisa berputar.

"Bagaimana pemerintah mencari cara misalnya untuk orang-orang yang tidak punya kemampuan untuk berdagang secara online atau bagaimana produknya supaya terjual, ini yang menjadi soal dan harus dicarikan solusinya," pungkasnya.

(akd/ega)