MK Kabulkan Permohonan Sebagian Partai Garuda soal Verifikasi Parpol

Yulida Medistiara - detikNews
Selasa, 04 Mei 2021 20:09 WIB
Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruh permohonan gugatan hasil Pilpres 2019 yang diajukan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Kamis (27/6/2019). Dengan putusan ini, pasangan Jokowi-Maruf Amin tetap memenangi Pilpres 2019
Sidang Mahkamah Konstitusi (Agung Pambudhy/detikcom)
Jakarta -

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian uji materiil Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilu yang diajukan Partai Garuda. MK menyatakan pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang tidak dimaknai partai politik yang telah lulus verifikasi Pemilu 2019 dan lolos/memenuhi ketentuan parliamentary threshold pada Pemilu 2019 tetap diverifikasi secara administrasi, tapi tidak diverifikasi secara faktual.

"Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian," kata Ketua Hakim Konstitusi, Anwar Usman, saat membacakan putusan, yang disiarkan di YouTube MKRI, Selasa (4/5/2021).

MK menyatakan Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu yang menyatakan 'Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah lulus verifikasi oleh KPU' bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Hal tersebut sepanjang tidak dimaknai partai politik yang telah lulus verifikasi Pemilu 2019 dan lolos atau memenuhi ketentuan parliamentary threshold pada pemilu 2019 tetap diverifikasi secara administrasi, tapi tidak diverifikasi secara faktual.

"Tidak memiliki kekuatan mengikat sepanjang tidak dimaknai, 'partai politik yang telah lulus verifikasi pemilu 2019 dan lolos atau memenuhi ketentuan parliamentary threshold pada pemilu 2019 tetap diverifikasi secara administrasi namun tidak diverifikasi secara faktual," ujar Anwar Usman.

Sedangkan bagi partai politik yang tidak lolos atau tidak memenuhi ketentuan parliamentary threshold, partai politik yang hanya memiliki keterwakilan di tingkat DPRD provinsi/kabupaten/kota, dan partai politik yang tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD provinsi/kabupaten/kota diharuskan dilakukan verifikasi kembali secara administrasi dan secara faktual. Hal tersebut sama dengan ketentuan yang berlaku terhadap partai politik baru.

Dalam pertimbangannya, hakim konstitusi Aswanto mengatakan memperlakukan verifikasi secara sama terhadap semua partai politik peserta pemilu, baik partai politik peserta pemilu pada pemilu sebelumnya maupun partai politik baru merupakan suatu ketidakadilan. Oleh karena itu, terhadap partai politik yang lolos/memenuhi ketentuan parliamentary threshold tetap diverifikasi secara administrasi tapi tidak diverifikasi secara faktual.

"Adapun partai politik yang tidak lolos, tidak memenuhi ketentuan parliamentary threshold, partai politik yang hanya memiliki keterwakilan di DPRD provinsi/kabupaten/kota dan partai politik yang tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD provinsi/kabupaten/kota diharuskan dilakukan verifikasi kembali secara administrasi dan secara faktual, hal tersebut sama dengan ketentuan yang berlaku terhadap partai politik baru," ujar Aswanto.

Sementara itu, terdapat pendapat yang berbeda atau dissenting opinion dari hakim konstitusi Saldi Isra, hakim konstitusi Suhartoyo, dan hakim konstitusi Enny Nurbaningsih. Ketiganya menilai semestinya Mahkamah menolak permohonan tersebut.

"Terlebih lagi, verifikasi dapat memperkuat kesiapan partai politik untuk menjadi peserta pemilu. Jika verifikasi partai politik calon peserta pemilu ditiadakan termasuk bagi partai politik peserta pemilu yang telah lulus verifikasi sebelumnya, yang akan terjadi justru penambahan jumlah partai politik dari pemilu ke pemilu akan semakin banyak," kata Saldi Isra.

"Sebab, tidak akan pernah partai politik telah lulus verifikasi sebelumnya yang tereliminasi sebagai peserta pemilu, karena secara otomatis ditetapkan sebagai partai politik peserta pemilu untuk pemilu periode-periode berikutnya karena telah pernah dinyatakan lulus verifikasi sebagai peserta pemilu. Karena itu, pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 a quo tetap relevan dan tidak terdapat alasan yang cukup untuk mengubahnya," imbuhnya.

Dalam permohonannya, Partai Garuda yang merupakan partai politik peserta Pemilu 2019 merasa hak konstitusionalnya dirugikan dengan Pasal 173 ayat (1) UU 7/2017. Menurut Pemohon dengan adanya pemberlakuan kembali verifikasi terhadap Pemohon bertentangan dengan asas kepastian hukum yang adil karena kekuatan hasil audit investigatif menjadi tidak bermakna dan merugikan kepentingan hukum Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28H ayat (2) UUD 1945.

Pemohon berpendapat, sepanjang partai politik sudah diverifikasi, maka secara otomatis hasil verifikasi tersebut melekat dan berlaku pada pemilu berikutnya. Dalam kondisi hasil verifikasi menyatakan tidak lulus dan oleh karenanya tidak dapat ditetapkan sebagai peserta Pemilu, maka pada Pemilu berikutnya harus dilakukan verifikasi kembali.

Lain halnya, ketika hasil verifikasi menyatakan lulus dan partai politik mengikuti Pemilu, pada Pemilu berikutnya tidak diperlukan lagi proses verifikasi. Ini adalah sebagai wujud kepastian hukum (legalitas) atas hasil verifikasi Partai Politik. Selain itu, sejalan dengan prinsip keadilan hukum.

(yld/jbr)