Pengamat: Surat Palsu Menteri Hanya Pengalihan Isu

Jakarta - Surat palsu menteri yang kini marak diindikasikan sebagai pengalihan isu. Sebab bisa jadi surat yang muncul tersebut benar adanya. Contohnya, kasus Seskab Sudi Silalahi."Palsu itu bisa saja memang benar, tapi juga dapat dilihat suatu upaya untuk mengalihkan persoalan bahwa ternyata surat itu juga benar. Karena publik kritis, lebih enak surat itu dibilang palsu atau hilang," kata pengamat politik Indria Samego.Indria mengungapkan hal itu kepada wartawan di Gedung Lemhanas, Jalan Kebon Sirih, Jakarta, Kamis (9/2/2006).Ia menegaskan, surat palsu yang marak itu juga karena adanya konflik internal yang tidak sehat. Akibatnya, muncul pihak luar yang membutuhkan surat tersebut dan pihak yang membocorkan surat yang mendapatkan catatan berupa uang atau lainnya atas bocoran surat tersebut."Ada retribusi pendapatan antara yang mendapat surat karena surat itu berharga dengan yang memberikan informasi," katanya.Untuk mengatasi persoalan ini, lanjut Indria, harus ada contoh atau teladan dari individu-individu yang bertanggung jawab atas munculnya permasalahan ini. Individu itu harus mengakui secara jantan kesalahannya dan menyerahkan kepada presiden untuk mendapatkan sanksi."Seperti kasus mantan Sekretaris Wapres Priyono, ia mengundurkan diri karena orang menganggap ia adalah orang yang bukan memiliki ambisi kekuasaan," katanya.Dia juga menegaskan, sebaiknya Sudi Silalahi mundur dari jabatannya karena merupakan orang yang bertanggung jawab atas munculnya kasus pemalsuan surat tersebut.Lebih baik Sudi mengakui kesalahannya dan meminta presiden memberikan sanksi. "Sudi jangan mencari kambing hitam, mundur saja. Kita harapkan ada pengakuan," katanya. (umi/)