Istri Pejabat Riau Piknik ke Jerman Diongkosi APBD

Pekanbaru - Eropa memang menarik hati. Karena itulah 20-an pejabat Makassar beserta istrinya 'melancong' ke Venesia, dll. Langkah serupa juga ditiru istri pejabat Riau. Tujuan mereka adalah Jerman.Sebagaimana pejabat Makassar, para istri pejabat ini juga diongkosi oleh APBD. 'Tujuan mulia' para istri ini adalah mempromosikan wisata lokal ke mancanegara.Kabarnya, yang berangkat ke Jerman itu para istri pejabat didampingi beberapa staf Kantor Dinas Budaya Seni dan Pariwisata (Budsenipar) Provinsi Riau. Namun belum dapat kepastian berapa orang yang berangkat tersebut. Namun kabarnya para istri pejabat ini sudah lebih tiga hari di luar negeri. Sumber detikcom di lingkungan pemerintahan Riau menjelaskan, keberangkatan istri serta pejabat di Riau itu berdalih proyek di Dinas Budsenipar Provinsi Riau. Dalam anggaran APBD Tahun 2005, kabarnya ada proyek yang disebut Promosi Wisata Internasional senilai Rp 900 juta. Proyek ini sempat mendapat penentangan sejumlah anggota DPRD Riau. Alasannya, kata sumber itu, proyek promosi internasional itu dinilai kurang efektif. Sebab infrastruktur wisata Riau belum memadai. Kalau pun nantinya ada turis asing, malah akan kecewa melihat objek wisata di Riau yang tidak didukung nfrastruktur yang oke. Tapi karena proyek itu merupakan kepentingan sejumlah oknum pejabat, ujar sumber itu, akhirnya lolos juga. Padahal intinya proyek ini hanya untuk menjembatani para pejabat dan istrinya untuk bisa bepergian ke luar negeri dengan dana APBD. Dengan demikian, kocek pribadi sang pejabat tidak perlu keluar, cukup nebeng di proyek promosi wisata internasional tadi. Lantas apakah anggota DPRD Riau mengetahui kebarangkatan istri pejabat ke Jerman? "Wah saya belum tahu soal kabar itu. Saya baru tahu dari Anda. Masak iya sih ada istri pejabat ke Jerman? Ini menarik juga untuk kita bahas," kata Ketua Fraksi PKS Nurdin saat dihubungi detikcom, Kamis (9/3/2005). Bagaimana jika mereka benar berangkat dengan menggunakan dana APBD tahun lalu? Menurut Nurdin, anggaran APBD harus dilaksanakan sesuai dengan tahuan anggaran saat itu juga. Artinya, sekalipun proyek promosi wisata internasional belum dilaksanakan pada tahun 2005, hal itu tidak bisa dilaksanakan pada tahun berikutnya. "Yang namanya proyek tahun 2005, ya harus dikerjakan tahun itu juga. Kalau tidak terlaksana pada tahun tersebut, bukan lantas bisa dialihkan pada tahun berikutnya. Dan dana itu pun harus dikembalikan ke kas daerah," kata Nurdin. Kendati Nurdin belum mengetahui dalam promosi itu ikut sejumlah istri pejabat, menurutnya, sangat tidak etis bila istri pejabat ikut terlibat. Mestinya yang terbang hanya orang-orang di bidang wisata yang mempromosikan ke luar negeri. "Apa hubungannya dengan istri pejabat. Kita akan selidiki apakah benar ada istri pejabat yang ikut dalam rombongan promosi wisata itu," kata Nurdin. (nrl/)