MK Bacakan Putusan Uji Materi UU KPK Hasil Revisi Hari Ini

Tim detikcom - detikNews
Selasa, 04 Mei 2021 08:13 WIB
Kegiatan di Mahkamah Konstitusi (MK) nampak berjalan normal seperti biasa. Rencananya, BPN Prabowo-Sandiaga akan menyampaikan gugatan Pemilu hari ini.
Gedung Mahkamah Konstitusi (Rengga Sancaya/detikcom)
Jakarta -

Mahkamah Konstitusi (MK) akan membacakan putusan uji materi atau judicial review Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK hari ini. Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak MK mengabulkan permohonan uji materi terhadap UU KPK hasil revisi.

"MK dijadwalkan akan membacakan putusan uji formil dan uji materiil pada Selasa pekan depan (hari ini)," demikian keterangan tertulis ICW yang diunggah di situs ICW, seperti dilihat Senin (3/5/2021).

ICW menjelaskan, ada empat hal yang patut menjadi perhatian. Pertama, ICW menilai DPR telah menghilangkan nilai demokrasi dalam pembahasan revisi UU KPK.

"Kedua, substansi revisi UU KPK bertentangan dengan banyak putusan MK. Dalam bagian ini substansi yang dimaksud adalah perubahan Pasal 3 UU KPK tentang independensi dan Pasal 40 UU KPK terkait kewenangan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3)," sebut ICW.

Ketiga, ICW menilai banyak ketidakjelasan norma dalam UU KPK baru. Poin yang paling mencolok ada pada Pasal 37 A dan Pasal 37 B UU KPK baru perihal pembentukan Dewan Pengawas dengan segala tugas-tugasnya.

"Keempat, revisi UU KPK sarat akan kepentingan politik. Untuk tiba pada kesimpulan itu bukan hal yang sulit, jika dilihat, produk legislasi kontroversi ini dihasilkan secara kilat, praktis hanya 14 hari saja. Selain itu, revisi UU KPK juga sedari awal tidak masuk dalam Program Legislasi Nasional Prioritas 2019 namun tetap dipaksakan," tulis ICW.

"Atas problematika di atas, Indonesia Corruption Watch mendesak agar Mahkamah Konstitusi mengabulkan uji formil dan uji materiil UU KPK baru," tulis ICW.

Simak juga video 'Asa Ketua Dewas di Pusaran Kontroversi KPK':

[Gambas:Video 20detik]



Koalisi Guru Besar Antikorupsi juga disebut mendesak MK mengabulkan uji materi UU KPK hasil revisi. Baca di halaman berikutnya.

Selanjutnya
Halaman
1 2