KPK Larang Pejabat Negara Terima Gratifikasi Lebaran

Azhar Bagas Ramadhan - detikNews
Senin, 03 Mei 2021 10:35 WIB
Logo, ilustrasi, gedung Komisi Pembarantasan Korupsi (KPK)
Ilustrasi KPK (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Mendekati perayaan Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah, KPK kembali mengeluarkan edaran bagi para penyelenggara negara untuk tidak menerima gratifikasi apa pun. Selain itu, mereka dilarang meminta apa pun yang didalihkan sebagai tunjangan hari raya atau THR.

"KPK juga meminta penyelenggara negara dan pegawai negeri agar memberikan teladan yang baik bagi masyarakat dengan tidak melakukan permintaan, pemberian, dan penerimaan gratifikasi dengan memanfaatkan kondisi pandemi COVID-19 untuk melakukan perbuatan koruptif," kata Plt Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati kepada wartawan, Minggu (2/5/2021).

"Sebab, tindakan tersebut dapat menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan dan kode etik, serta memiliki risiko sanksi pidana," sambungnya.

Terkait larangan itu, KPK telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 13 Tahun 2021 tanggal 28 April 2021 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi terkait Hari Raya. Dalam SE tersebut, KPK mengingatkan pejabat negara bahwa gratifikasi terkait lebaran itu bisa ditindak pidana.

"Dalam SE tersebut, KPK kembali mengingatkan para penyelenggara negara dan pegawai negeri bahwa permintaan dana dan/atau hadiah sebagai tunjangan hari raya (THR) atau dengan sebutan lain oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara, baik secara individu maupun atas nama institusi merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi," ujar Ipi.

Selain itu, KPK mengimbau para pimpinan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, hingga BUMN/BUMD agar tidak menggunakan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi. KPK berharap pihak tersebut menerbitkan imbauan internal agar pegawainya juga menolak adanya gratifikasi.

"Pimpinan kementerian/lembaga/pemerintah daerah dan BUMN/BUMD juga diharapkan menerbitkan imbauan secara internal untuk pegawai di lingkungan kerjanya agar menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugasnya," kata Ipi.

Lebih lanjut, KPK juga berharap para pimpinan asosiasi, perusahaan, atau masyarakat untuk mencegah anggotanya dalam melakukan gratifikasi. Jika ada pihak yang melakukan gratifikasi, pihak terkait bisa melapor ke pihak yang berwenang.

"Di sisi lain, pimpinan asosiasi, perusahaan, masyarakat diharapkan juga melakukan langkah-langkah pencegahan dengan mengimbau anggotanya tidak memberikan gratifikasi yang dianggap suap, uang pelicin atau suap dalam bentuk lainnya," ujarnya.

Simak juga video 'Wanti-wanti KPK Untuk Kemensos soal Anggaran Darurat Bencana':

[Gambas:Video 20detik]



(dhn/dhn)