Hari Pendidikan Nasional dan Catatan dari KPAI hingga Senayan

Ketua DPR RI Soroti Angka Putus Sekolah

Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyoroti angka putus sekolah yang dinilai tinggi saat pandemi Corona. Puan meminta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) mencari penyebab banyaknya siswa yang putus sekolah.

"Apakah karena terkendala pembelajaran jarak jauh (infrastruktur), atau anak berhenti sekolah karena persoalan ekonomi keluarga akibat pandemi," kata Puan dalam keterangannya, Minggu (2/5/2021).

Menurut Puan, Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) yang jatuh pada hari ini menjadi momentum yang tepat untuk memetakan persoalan tersebut serta menghadirkan solusinya. Puan juga meminta Kemendikbudristek untuk memperbaiki infrastruktur belajar mengajar terutama terkait pembelajaran jarak jauh (PJJ).

"Agar merata dan tidak terjadi kesenjangan infrastruktur PPJ atau online antar daerah dan wilayah," imbuh Puan.

Tak hanya itu, Puan meminta Kemendikbudristek untuk menguji kualitas tenaga pendidik serta peserta didik sehingga efektivitas PJJ dapat terukur. Hal tersebut, lanjut Puan, mesti harus dilakukan demi memperpendek kesenjangan pendidikan.

"Perlu menguji efektivitas belajar online selama ini. Bila tidak ada tindakan maka kesenjangan pendidikan bisa semakin lebar," ujar Puan.

"Karena pendidikan adalah hak, kebutuhan dasar, dan harus mampu mewujudkan national and character building," pungkasnya.

Komisi X Harap Segera Terjadi Selokah Tatap Muka

Wakil Ketua Komisi X, Hetifah Sjaifudian, menyebut pendidikan Indonesia sudah membuat beberapa terobosan baru untuk kegiatan mengajar di tengah pandemi ini. Mulai dari bantuan kuota hingga peltihan untuk guru.

"Ini kali kedua kita merayakan Hardiknas di tengah pandemi. Selama setahun lebih, dunia pendidikan dilaksanakan dengan berbagai keterbatasan. Tentu pembelajaran yang didapat juga berbeda dengan hari-hari biasanya. Meski demikian, banyak terobosan-terobosan yang sudah dilakukan, antara lain adanya bantuan kuota, pelatihan guru, serta transformasi pendidikan vokasi," ujarnya, Sabtu (1/5).

Dia berharap usai vaksinasi guru, pendidikan Indonesia dapat mengejar hal-hal yang tertinggal ke depannya.

"Di tahun ini, dengan gencarnya vaksinasi terhadap guru. Insya Allah kita akan dapat lagi segera melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas, dengan protokol yang ketat tentunya. Semoga seluruh satuan pendidikan dapat mempersiapkan hal tersebut, dan kita dapat segera mengejar ketertinggalan yang ditimbulkan," ujar Hetifah.

KPAI Nilai Pendmi Buat Kualitas Pendidikan Menurun

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) membeberkan sejumlah catatan tentang kualitas pendidikan di Indonesia pada masa pandemi COVID-19. Pandemi diduga telah berdampak signifikan terhadap menurunnya kualitas pendidikan di Indonesia.

"Pada Januari-Maret 2021 ada 33 kasus anak putus sekolah karena menikah, 2 kasus karena bekerja, 12 kasus karena menunggak SPP, dan 2 kasus karena kecanduan gadget, sehingga harus menjalani perawatan dalam jangka panjang," ujar Komisioner Bidang Pendidikan KPAI Retno Listyarti dalam Catatan Hardiknas KPAI 2021, Sabtu (1/4/2021).

"Yang berarti target RPJMN untuk meningkatkan lama sekolah menjadi terancam gagal tercapai," lanjutnya.

Selanjutnya, Retno menjelaskan beberapa alasan kebijakan belajar dari rumah (BDR) dan pembelajaran jarak jauh (PJJ) dinilai masih tidak efektif. Hal itu disebabkan oleh tumpuannya internet, di mana masih adanya kesenjangan penggunaan internet antarsekolah di Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa.

"Tidak pernah ada pemetaan kesenjangan kemampuan digital dan kemampuan ekonomi antara anak-anak di pedesaan dengan di perkotaan. Tidak ada pemetaan variasi BDR atau PJJ yang dibangun bersama antara guru, siswa, dan orang tua. Lalu kondisi setelah satu tahun lebih BDR atau PJJ mengakibatkan kejenuhan," kata Retno.

Pengamat Nilai Pendidikan Masih Suram

Seiring perkembangan teknologi yang meningkat pesat, pendidikan Indonesia saat ini masih dinilai suram. Hal itu diungkapkan oleh pengamat pendidikan, Indra Charismiadji.

"Kemendikbud saat ini kan seakan-akan memimpin sebuah pandangan kalau belajar daring itu negatif, dalam penjelasannya semua kan seperti itu tidak ada tatap muka dampaknya negatif warning lost dan lain sebagainya. Padahal sekarang kan era digital harusnya daring itu efektif, kita berharap sebetulnya kemendikbud ini yang diambil bukan dari orang pendidikan, yang dari perusahaan teknologi kita berharap bisa membawa pola belajar Indonesia dari digital kan," ujar Indra, kepada wartawan, Sabtu (1/5/2021).

Indra menyebut bukti dari ketidakmampuan mengubah pembelajaran menjadi digital yakni kegiatan PJJ yang diterapkan selama pandemi. Dia menilai pemerintah gagal.

"Pendidikan kita sangat suram karena tidak ada upaya untuk membenahi PJJ. Saya pribadi bisa membuktikan kalau PJJ bisa efektif, tapi ya tentunya caranya nggak seperti dulu, dengan cara ceramah, ngasih PR, ulangan, udah nggak gitu lagi," ujarnya.

"Saya menggerakkan kegiatan guru cerdas untuk mengajar daring secara optimal, dan itu bisa dilakukan, kalau Kemendikbud yang dipercaya ngurus pendidikan malah angkat tangan kan tambah lucu lagi. Kita yang tanpa anggaran bisa membuat perubahan mereka yang anggarannya Rp 80 T nggak bisa buat perubahan buat apa," lanjut Indra.