Pemerintah Tetapkan Sekolah Tatap Muka Juli 2021, FGSI: Malas Cari Terobosan!

Tiara Aliya Azzahra - detikNews
Minggu, 02 Mei 2021 10:50 WIB
SMKN 1 Depok, Sleman, Yogyakarta, melakukan uji coba sekolah tatap muka. Ada 10 SMK-SMA di Yogyakarta yang mulai melakukan uji coba sekolah tatap muka.
Foto: Ilustrasi sekolah tatap muka di masa pandemi COVID-19 (Jauh Hari Wawan S/detikcom)
Jakarta -

FSGI menyoroti pendidikan di masa pandemi COVID-19 dalam peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2021. FSGI mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah terkait penyelenggaraan pendidikan di masa pandemi COVD-19, salah satunya sekolah tatap muka pada Juli 2021 mendatang.

Di mulai dari kebijakan pembelajaran jarak jauh (PJJ). FSGI menilai PJJ tidak berjalan efektif karena tidak semua daerah memiliki akses internet yang baik dan siswa dari keluarga miskin belum tentu memiliki perangkat untuk menunjang PJJ.

"Kekeliruan dari awal adalah Kemdikbud menjadikan BDR (belajar dari rumah) menjadi PJJ daring yang bertumpu pada internet. Padahal disparitas digital sangat lebar antar daerah di Indonesia", kata Sekretaris Jendral FSGI Heru Purnomo dalam keterangan tertulis, Minggu (2/5/2021).

FSGI juga mengkritik keputusan pemerintah menggelar pembelajaran tatap muka (PTM) pada Juli 2021. Menurut FSGI, kebijakan ini sebagai bentuk kemalasan berpikir.

"Padahal ini hanya 'kemalasan berpikir mencari terobosan lain' dan dapat menimbulkan permasalahan lain, misalnya ledakan kasus COVID-19 jika pembukaan sekolah tidak disertai kesiapan dan perlindungan berlapis untuk peserta didik dan pendidik. Sudah banyak kasus COVID setelah satuan pendidikan menggelar PTM", jelas Heru.

Wakil Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Mansur juga mengkritisi kebijakan PJJ yang selama ini diterapkan pemerintah cenderung bersifat umum. Semestinya, pemerintah perlu melihat kondisi dan fasilitas masing-masing wilayah.

"Peran kepala sekolah dalam mengatasi PJJ tidak mampu mengelola sekolah secara khas sesuai kondisi masing-masing. Jadi para guru yang kebingungan dalam melayani PJJ tidak mendapatkan bantuan, dukungan dan solusi dari kepala sekolahnya," ucap Mansur.

Atas hal ini, FSGI mendorong Kemendikbud bersinergi dengan pemerintah daerah untuk memastikan terlaksananya proses pembelajaran antara siswa dan guru dengan berbagai model dan cara sesuai disparitas wilayah, potensi dan kesiapan sekolah. Kemendikbud dinilai perlu membuat skenario yang jelas dan terpantau untuk masing-masing sekolah. Selain itu, FSGI juga berharap bantuan pulsa atau paket internet dibarengi dengan pemberian gadget.

Rekomendasi FSGI ada di halaman berikutnya.

Selanjutnya
Halaman
1 2