Round-Up

Heran Prof Sudadio Jadi Tersangka Kasus Izin Palsu Kampus Painan

Tim detikcom - detikNews
Minggu, 02 Mei 2021 06:02 WIB
Kampus Painan mengklarifikasi soal tudingan palsukan izin operasional
Kampus Painan mengklarifikasi soal tudingan palsukan izin operasional (Foto: Bahtiar Rifa'i/detikcom)
Jakarta -

Profesor Sudadio menjadi salah satu tersangka kasus pemalsuan surat keputusan (SK) izin operasional Universitas Painan, Tangerang, Banten. Sudadio lantas mengaku heran atas penetapan dirinya sebagai tersangka, padahal dia tidak tahu menahu terkait izin itu.

"Saya demi Allah-Rasulullah, 100 persen saya tidak tahu-menahu proses pendirian dan sampai terbit SK. Apalagi saya mencatut nama menteri. Kalau mencatut itu ada dua macam, mengatasnamakan atau memalsukan tanda tangan, sama sekali nggak. Bodoh benar saya diberi Tuhan (gelar) profesor kok bisa seperti itu," kata Sudadio saat berbincang dengan detikcom melalui sambungan seluler di Serang, Sabtu (1/5/2021).

Sudadio lalu menceritakan awal mula pembukaan Universitas Painan. Dia menjelaskan ia diminta bekerja di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Painan pada Desember 2019. Waktu itu, ia diangkat sebagai Ketua Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Penjamin Mutu (LP3M).

Kemudian, pada Oktober 2020, ia mendengar ketua yayasan akan membuka Universitas Painan. Ia hanya mendengar itu dan tidak pernah dilibatkan dalam proses pembuatan dokumen. Lalu pada Januari 2021, pihak yayasan menunjuknya sebagai Plt Ketua STIH Painan.

"Proses membuat dokumen segala macam tidak pernah terlibat, saya tidak pernah dilibatkan, diikutkan, tapi dengar memang, dan saya saat itu ditunjuk sebagai ketua bayangan STIH. Itu katanya dibeli dari Jawa Timur dan itu pun saya tidak tahu. Harga segala macam, saya tidak tahu," ujarnya.

Singkat cerita, proses pengurusan dokumen itu kemudian terbit. Yang ia tahu, ketua yayasan Patwan Siahaan menerima dari seseorang bernama Nining. Informasinya, nama Nining itu menerima dari Dikti.

"SK itu Ibu Nining terima dari Dikti. Dan Bu Nining memberikan SK itu ke Pak Patwan. Harusnya ini harus digali dalam-dalam siapa yang membuat, siapa yang menerima sesungguhnya," kata guru besar di Untirta ini.

"Bahwa 100 persen, 1.000 persen saya tidak tahu dan tidak pernah diajak, bahkan ikut dalam rapat dalam forum apa pun proses pembukaan pembuatan dokumen segala macam hingga penerimaan SK saya tidak tahu-menahu," lanjutnya menegaskan.

Simak juga video 'Nadiem Jadi Mendikbud-Ristek, PKS Singgung Kontroversi Kamus Sejarah':

[Gambas:Video 20detik]



Simak selengkapnya