Blok Cepu dan Direksi Baru

Jakarta - Direksi baru Pertamina punya tugas utama untuk segera memproduksi minyak Blok Cepu. Kontrol yang lemah terhadap operator berdampak besar, berakibat fatal.Setelah sekian lama jadi bahan gunjingan, akhirnya terjadi juga pergantian direksi PT Pertamina. Rabu (8/3/2006) malam, Menteri BUMN Soegiarto mengumumkan pergantian tersebut. Katanya, pergantian ini merupakan hasil keputusan rapat pemegang saham pada malam sebelumnya.Pergantian direksi Pertamina itu menghiasi halaman depan koran-koran nasional yang terbit pada Kamis (9/3/2006) ini. Pergantian direksi Pertamina kali ininyaris total dan diisi oleh orang-orang dalam, kecuali Direktur Keuangan. Widya Purnama (Dirut) diganti Arie Soemarno, Mustiko Salih (Wk Dirut) diganti Iin Arifin Takhyan.Selanjutnya, Alfred Rohimone (Dir Keuangan) diganti Frederick St Siahaan, Hari Koestoro (Dir Hulu) diganti Sukusen Soemarinda, Ari Soemarno (Dir Pemasaran)diganti Ahcmad Faisal, Suprijanto (Dir SDM dan Umum) diganti Soemarsono. Hanya Suroso Atmomartojo (Dir Pengolahan) yang dipertahankan.Dengan pergantian ini, pengelolaan bersama Blok Cepu oleh Pertamina dan ExxonMobil segera berjalan. Kamis (9/3/2006) ini, Join Operation Agreement (JOA) akan diteken. Sebelumnya Widya Purnama menolak menekenJOA. Dia ngotot Pertamina akan mengelola sendiri. Jika pun akhirnya mau kerjasama dengan ExxonMobil, Widya ingin agar manajer operasional dipegang orangPertamina.Direksi baru Pertamina sendiri berkomitmen untuk segera mempercepat produksi Blok Cepu. Buat mereka, siapapun yang menjadi operator bukanlah masalah. "Buatsaya, yang terpenting adalah bisa mengontrol siapa pun yang menjadi operator," kata Arie Soemarno.Apabila minyak Blok Cepu disedot, maka akan meningkatkan produksi minyak nasional 20 persen, dengan produksi minyak 150-170 ribu barel per hari pada 2008. Dengan asumsi harga minya USD 35 per barel, Blok Cepu akan memberikan penghasilan USD 4 juta per hari kepada pemerintah, atau US 1,5 miliar per tahun. Angka yang signifikan untuk membangun dan mensejahterakan rakyat Indonesia.Siapapun yang mengelola Blok Cepu, komposisi saham antara Pertamina, ExxonMobil, dan pemerintah daerah sudah jelas. Demikian juga dengan pembagian keuntungan serta pembayaran pajak. Oleh karena itu kalau perundingan pengelolaan Blok Cepu berlarut-larut, secara binis merugikan secara politik penuh tanda tanya. Mengapa pimpinan lama Pertamina ngotot mau mengelola sendiri Blok Cepu? Mengapa mereka kemudian juga ngotot untuk mendapatkan posisi manajer operasi? Kalauditelaah lebih jauh pengejaran posisi tersebut sebetulnya tak ada kaitannya dengan pendapatan negara.Sebab sudah jelas semuanya, pembagian keuntungan dan pembayaran pajak sudah diatur, sehingga siapapun yang mengolala nilainya sama. Namun karena manajer operasi itu memegang posisi kunci dalam menentukan partner-partner bisnis lain dalam pengelolaan Blok Cepu, maka posisi ini benar-benar jadi incaran. Maksudnya, siapa yang bisa memegang posisi itu, maka dia akan bisa menarik kawan-kawan bisnisnya untuk ikut menikmati cipratan rezeki minyak Blok Cepu. Karena masing-masing membawa barisan KKN sendiri-sendiri, maka perundingan pun alot. Jadi, argumen nasionalisme dan demi menyelamatkan uang rakyat, tak lebih hanya jargon saja. Demikian juga argumen efisiensi dan profesionalisme pengelolaan,sama-sama tak bisa dibuktikan karena kemajuan teknologi pengeboran minyak sesungguhnya dimiliki hampir semua operator.Meskipun demikian, untuk menghindari praktek-praktek tak sehat seperti disinyalir terjadi dalam pengelolaan tambang Freeport, pengelolaan Blok Cepu harus tetap dipantau dan dikritisi. Yang penting hasil bumi Blok Cepu itu harus masuk ke kas negara sesuai dengan kondisi senyatanya. Kebocoran harus diantisipasi dari awal. Jangan lupa juga, rakyat sekitar harus ikut menikmati secara langsung.Inilah tugas utama jajaran direksi baru Pertamina dalam waktu dekat. Bila mereka lalai, apalagi sengaja ikut menyelewengan hasil minyak Blok Cepu, makadampaknya sangat besar dan berkepanjangan. Ingat produksi minyak Blok Cepu mencapai 150-170 ribu barel per hari, dan kontrak kerja ini berlansung 25 tahun ke depan. (ton/)