Komisi A DPRD DKI Kritik JakWifi: Koneksi Lambat, Tak Tepat Sasaran

Tiara Aliya Azzahra - detikNews
Jumat, 30 Apr 2021 12:47 WIB
Para siswa dengan keterbatasan paket data internet belajar di Posyandu. Posyandu ini menyediakan akses WiFi gratis untuk belajar yang difasilitasi Pemkot Tangerang.
Foto ilustrasi penggunaan internet melalui hendphone: (Ari Saputra-detikcom)
Jakarta -

Komisi A DPRD DKI Jakarta menyoroti program pengadaan Wi-Fi gratis di Ibu Kota, atau JakWifi yang biaya per bulannya Rp 6 juta per titik. Komisi A meminta program JakWifi ini ditunda dan dievaluasi.

"Nggak cuma soal harga saja yang dikritisi, kan kita tanya Rp 6 juta itu komponennya apa saja. Ya kalau 1 titik Rp 6 juta servicenya kayak apa, apa efektif dibandingkan kalau kuotanya masuk ke KJP, misalkan. Anggarannya masuk ke tambahan KJP buat kuota internet kan bisa saja, terus yang sekarang Rp 5 juta lebih di 2.300 dianggap merata, itu tujuannya untuk apa?" ujar Ketua Komisi A DPRD DKI, Mujiono saat dihubungi, Jumat (30/4/2021).

Mujiono mengaku mendapat laporan di beberapa RW di Jakarta, dari data yang dia dapat beberapa titik JakWifi tidak tepat sasaran. Kemudian dengan harga per bulannya Rp 6 juta untuk satu JakWifi itu tidak sepadan dengan koneksi yang lambat.

"Jadi waktu teman-teman reses di kampung, di tempat harusnya dapat 1 minimal, kalau dia bukan RW mewah seperti di Kelapa Gading, atau di Kebayoran Baru, atau Pondok Indah. RW-RW di Pondok Indah dialihkan ke tempat yang lebih membutuhkan kan, kan nggak mungkin RW Pondok Indah dipasangi wifi siapa yang pakai? Pembantu? Beberapa kawan mengecek di titik yang disebutkan itu bukan nggak ada ya, belum ada di RW tersebut dan tidak terkonfirmasi juga akan dipasang. Jadi ada beberapa titik yang kurang tepat sasaran, nggak mungkin 100 persen, tapi banyak aduan itu yang harus juga dirapihkan," ungkap Mujiono.

"Terus pertimbangan lain kualitas jaringan sering lama, sering buffering itu," tambahnya.

Mujiono juga mengungkapkan saat ini Pemprov DKI melalui Dinas Komunikasi dan Informatika DKI berencana memasang JakWifi di 2.300 titik dengan anggaran Rp 5 juta per titik. Mujiono meminta program ini diberhentikan.

"Ditunda atau bahkan dihentikan. kalau dia bisa menjelaskan apa-apa yang jadi pertanyaan kita, boleh dilanjutkan. Tapi sejauh ini teman-teman komisi A rapat dengan Diskominfo belum ada jawaban yang utuh, bahkan di akhir kemarin dengan catatan urusan Diskominfo terkait LKPD-nya belum selesai, walaupun rekomendasi sudah kita buat," katanya.

Untuk diketahui, JakWifi sudah terpasang 1.183 yang sudah existing. 1.183 JakWifi terpasang sejak Agustus 2020 dan biayanya per titik Rp 6 juta per bulan.

Simak juga video 'Kasus Corona Klaster Perkantoran di DKI Melonjak':

[Gambas:Video 20detik]



(zap/imk)