.webp)
Pemerintah telah menyatakan kelompok kriminal bersenjata (KKB) Papua sebagai teroris. TNI, Polri, dan BIN diminta bergerak tegas tapi tetap terukur.
"Pemerintah sudah meminta pada Polri, TNI, BIN dan aparat terkait segera melakukan tindakan secara cepat, tegas, dan terukur menurut hukum. Jangan menyasar ke masyarakat sipil," kata Menko Polhukam Mahfud Md dalam jumpa pers di kantornya, Kamis (29/4/2021).
Dalam kesempatan yang sama, Mahfud mengatakan pemerintah telah mengkategorikan organisasi dan orang-orang yang melakukan kekerasan secara masif di Papua sebagai teroris. Dia menegaskan KKB yang melakukan kekerasan sama saja melakukan aksi teror.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Apa yang dilakukan oleh KKB dan segala nama organisasinya dan orang-orang yang berafiliasi dengannya adalah teroris," tegas Mahfud.
Mahfud juga menegaskan hanya segelintir orang di Papua yang melakukan pemberontakan. Mahfud mengatakan mayoritas rakyat Papua pro terhadap pemerintah Indonesia.
"Adapun pemberantasan terorisme itu bukan terhadap rakyat Papua, tetapi terhadap segelintir orang. Karena berdasarkan hasil survei lebih dari 92% mereka pro Republik," kata Mahfud.
Mahfud mengatakan hanya segelintir orang di Papua yang melakukan gerakan separatisme. Karena itu, dia menegaskan pemberantasan terorisme di Papua ini bukan terhadap rakyat Papua.
"Hanya ada beberapa gelintir orang yang melakukan pemberontakan secara sembunyi-sembunyi, sehingga itu melakukan gerakan separatisme yang kemudian tindakan-tindakannya merupakan gerakan terorisme," ujarnya.
Sebelumnya, pelabelan KKB sebagai teroris ini berawal dari BIN. Penyebutan itu muncul setelah Kabinda Papua gugur dalam baku tembak dengan KKB.
(imk/tor)
