MK Minta Pertajam Alasan, Penggugat UU Pornografi Contohkan Kasus Gisel

Andi Saputra - detikNews
Kamis, 29 Apr 2021 08:51 WIB
Ketua MK, Arief Hidayat
Arief Hidayat (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Mahkamah Konstitusi (MK) meminta pemohon judicial review UU Pornografi mempertajam alasan hukum menggugat. Pemohon Elok Dwi Kadja mencontohkan kasus Gisel dan meminta UU Pornografi bisa menjerat perekam video porno untuk kepentingan pribadi.

"Tolong dicermati, Mahkamah pernah menguji pasal itu dengan landasan konstitusional seperti itu. Mahkamah dalam Perkara Nomor 48/PUU-VIII/2010 pernah persis menguji penjelasan pasal itu dengan landasan pengujian pasal yang sama dan perkara itu sudah diputus," kata ketua panel hakim konstitusi Arief Hidayat sebagaimana dikutip dari website MK, Kamis (29/4/2021).

Arief Hidayat menyampaikan isu konstitusional yang diujikan pemohon adalah Penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi. Sedangkan batu ujinya adalah Pasal 28J Ayat (1) dan Ayat (2) UUD 1945. Arief mengingatkan kepada pemohon agar menelaah putusan MK dalam pengujian pasal yang sama.

"Atas dasar itu, Mahkamah bisa mengatakan ini nebis in idem. Bisa saja diuji dengan landasan pengujian yang lain dan posita yang lain," kata Arief.

Kuasa pemohon, Muhammad Sholeh, mengatakan berkepentingan menguji berlakunya Penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi. Alasannya, pasal tersebut memberikan kebebasan kepada siapa pun boleh membuat atau mengabadikan pornografi untuk kepentingan sendiri melalui video maupun foto. Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi berbunyi:

Yang dimaksud dengan 'membuat' adalah tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri.

"Walaupun sebenarnya dalam Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi sudah jelas memberikan larangan membuat konten pornografi, tapi Penjelasan Pasal 4 ayat UU Pornografi mengecualikan pembuatan konten pornografi untuk kepentingan sendiri. Di sinilah letak kerugian konstitusional Pemohon," ujar Sholeh.

Sholeh menyatakan pemohon mengajukan judicial review diilhami dari ramainya kasus Gisella Anastasya alias Gisel yang videonya beredar luas di masyarakat melalui media sosial. Dalam kasus a quo, Gisel tidak mengedarkan videonya, namun Gisel kehilangan HP miliknya yang di dalamnya terdapat video tersebut.

"Akibat HP Gisel hilang, maka video itu tersebar luas," ujar Sholeh.

Dengan demikian menurut Pemohon, karena dalam Penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi mengecualikan orang yang membuat video maupun foto untuk kepentingan sendiri, maka tidak bisa dipidana. Jika mengacu pada Penjelasan Pasal 4 ayat (1) tersebut, maka artis Gisella Anastasya tidak bisa dipidana.

"Makna membuat tidak termasuk untuk dirinya sendiri sangat bias, bisa juga diartikan seseorang merekam orang lain sedang mandi tanpa sepengatahuan yang direkam, karena merekam a quo untuk kepentingan sendiri tidak diedarkan untuk orang lain, berarti apa yang dilakukan oleh orang tersebut mendapat perlindungan oleh penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi, selama orang yang menjadi objek konten pornografi tidak mempermasalahkannya," papar Sholeh.

Pemohon menyatakan judicial review dilakukan bukan semata-mata permasalahan kasus Gisel, tapi lebih pada menjaga moral anak bangsa. Supaya ke depan masyarakat tidak disuguhi tontonan konten pornografi. Menurut Pemohon, ketentuan penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi sama halnya memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk membuat konten pornografi yang penting untuk kepentingan sendiri.

"Hal ini tentu akan berdampak secara meluas kepada siapa pun diperbolehkan mengabadikan konten pornografi untuk dirinya sendiri," ucap Sholeh.

Lihat juga Video: Wajib Lapor Video Syur Ke-27, Gisella Anastasia Lebih Bersyukur

[Gambas:Video 20detik]



(asp/HSF)