Langgar Kode Etik, Anggota KPU Prov Jambi Dipindah Divisi

Ferdi Almunanda - detikNews
Rabu, 28 Apr 2021 01:39 WIB
Ilustrasi Pemungutan Suara di bilik suara pada pemilu 2014
Foto: dok. detikcom
Jambi -

Salah satu anggota KPU Provinsi Jambi, M Sanusi dinyatakan melanggar kode etik. Karena itu, dia dipindah divisi menjelang pemungutan suara ulang (PSU) Pilgub Jambi.

Kejadian itu membuat massa dari Aksi Bela Demokrasi beramai-ramai mendatangi kantor KPU Jambi. Mereka menuntut M Sanusi dinonaktifkan menjelang pemungutan suara ulang (PSU) Pilgub Jambi.

Pelanggarakan kode etik itu tertuang dalam putusan DKPP RI nomor 43-PKE-DKPP/I/2021. M Sanusi dilaporkan atas dugaan memberikan dokument data pemilih ke salah satu pasangan calon kandidat di Pilgub Jambi.

"Ayo KPU Jambi harus netral dong. Kalau diminta atau didesak oknum Komisioner nya mundur ya mundur, jangan dipertahankan petugas KPU yang dimana terbukti melakukan pelanggaran. Karena itu, kita berharap KPU RI menonaktifkan sementara komisioner KPU Jambi atas nama saudara M Sanusi, selama pelaksanaan PSU Pilgub Jambi," kata Koordinator massa yang melakukan aksi protes ke kantor KPU di Jalan Jend A Thalib, Pematang Sulur, Kota Jambi, Selasa (27/4/2021).

Ketua KPU Prov. Jambi M Subhan, menyebut kewenangan penonaktifkan M Sanusi adalah kewenangan KPU RI atau tingkat pusat, bukan tingkat provinsi. Namun, KPU Jambi telah memindahkan M Sanusi ke divisi lain.

"Kita tunggu saja, jadikan begini kita tidak punya kewenangan sesama level. Kecuali KPU kabupaten/Kota itu kewenangan kita, kalau Kasus Sanusi itu kewenanagn KPU RI. Kita tunggu saja hasil putusan KPU dari aksi massa ini," kata M Subhan kepada wartawan.

"Kita juga akan Roling divisi, itu tadi hasil dari dialog juga bersama tim KPU RI. Solusinya M Sanusi inj jangan lagi tangani divisi teknis yang bersentuhan dengan banyak orang, bisa saja dipindahkan di divisi lain seperti SDM dan lainnya, karenakan rekrutmen PPK dan lainnya sudah selesai," ujarnya

(aik/aik)