Ketua DPR: Surat Pimpinan ke Presiden Sesuai Prosedur

Jakarta - Meski banyak anggota dewan yang mencak-mencak dengan isi surat yang dilayangkannya kepada Presiden SBY, Ketua DPR Agung Laksono tidak menggubrisnya. Ia yakin suratnya sudah sesuai prosedur. Jika ada anggota DPR yang keberatan dengan surat itu, Agung tidak mempermasalahkannya karena itu hak setiap anggota dewan."Tidak ada kesalahan dalam surat tersebut, karena surat itu berdasarkan tatib dewan yang menyatakan presiden dapat mewakilkan," kata Agung di Gedung MPR/DPR, Jalan Gatot Soebroto, Jakarta, Rabu (8/3/2006).Menurut Agung, secara substansial, UU juga memperbolehkan Presiden mewakilkannya kepada menteri-menterinya untuk menjelaskan interpelasi yang diajukan DPR. Karena itu kewenangan dari presiden. "Tergantung pada keputusan beliau mau menunjuk siapa," kata Agung.Dia membantah surat itu untuk mengarahkan presiden agar tidak menghadiri penjelasan interpelasi busung lapar yang diajukan DPR. Karena antara presiden dan DPR tidak ada fungsi instruktif."Masak presiden diarahkan ketua DPR, nggak bisa. Begitu juga Ketua DPR tidak bisa diarahkan oleh presiden," cetusnya.Agung menegaskan surat itu sifatnya normatif, karenanya ia minta semua pihak memahami hal itu. Setiap membuat surat, imbuhnya, dia selalu merujuk pada landasan hukum.Mengenai mosi tidak percaya yang akan diajukan sejumlah fraksi di DPR, Agung tidak mempermasalahkannya.Sekadar diketahui, paripurna interpelasi busung lapar yang digelar Selasa 7 Maret membuat kesal sebagian besar anggota dewan. Mereka tidak puas dengan penjelasan pemerintah yang dianggap tidak menjawab pertanyaan DPR. Apalagi, penjelasan itu hanya disampaikan oleh Menko Perekonomian Aburizal Bakrie, bukan SBY.Tidak hadirnya SBY diduga buntut dari surat yang dilayangkan pimpinan dewan yang ditandatangani Agung. Dalam surat itu disebutkan presiden bisa mewakilkan penjelasannya kepada menteri-menterinya. Tudingan konspirasi dan mosi tidak percaya pun diarahkan ke Agung. (umi/)