Eks Pejabat Kemenag Didakwa Rugikan Negara Rp 23 M di Proyek Lab MTs

Zunita Putri - detikNews
Senin, 26 Apr 2021 18:57 WIB
Poster
Foto: Ilustrasi korupsi (Edi Wahyono/detikcom)
Jakarta -

Mantan pejabat di Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama (Ditjen Pendis Kemenag), Undang Sumantri didakwa merugikan negara Rp 23 miliar dalam proyek pengadaan laboratorium komputer di MTs. Undang didakwa memperkaya diri dan orang lain dalam kasus ini.

"Terdakwa bersama sama Affandi Mochtar selaku pejabat penandatanganan surat perintah membayar (PPSPM), Abdul Kadir Alaydrus, Ahmad Maulana, Noufal selaku Deputy General Manager Business Service Regional I PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu PT Cahaya Gunung Mas (dengan memakai perusahaan PT Batu Karya Mas) sejumlah Rp 13.650.200.500, serta PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk sejuklah Rp 5.095.645.960, dan PT Pramindo Ikat Nusantara (PT PINs) sejumlah Rp 4.890.806.614 pada pengadaan pengembangan sistem komunikasi dan media pembelajaran terintegrasi untuk jejaring MTs (Madrasah Tsanawiyah) dan MA (Madrasah Aliyah) pada Ditjen PI tahun anggaran 2011," ujar jaksa KPK di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Senin (26/4/2021).

"Yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sejumlah Rp 13.650.200.500, dan sejumlah Rp 9.986.452.574 pada pengadaan pengembangan sistem komunikasi dab media pembelajatan terintegrasi untuk jenjang Madrasah Aliyah," lanjut jaksa.

Undang saat itu menjabat sebagai PPK pada pengadaan peralatan laboratorium komputer untuk MTS serta pengadaan pengembangan sistem komunikasi dan media pembelajaran terintegrasi untuk jenjang MTs dan Madrasah Aliyah (MA), serta selaku Kepala Bagian Umun pada Setditjen Kemenag.

Jaksa mengatakan Undang dan Affandi Mochtar sebagai PPK dan PPSPM mendapat tugas di proyek pengadaan peralatan laboratorium komputer untuk MTs dan proyek pengembangan sistem komunikasi dan media pembelajaran terintegrasi di tingkat madrasah aliyah (MA). Jaksa menyebut dari pekerjaan itu, Undang dan Affandi berupaya memenangkan pihak tertentu dsn tidak mengendalikan pelaksanaan kontrak sebagaimana mestinya.

Simak berita selengkapnya di halaman berikutnya.

Selanjutnya
Halaman
1 2 3 4 5