PNS Tajir Pemilik Ford Mustang Bikin Gempar, KPK Ikut Bersuara

Wilda Hayatun Nufus - detikNews
Senin, 26 Apr 2021 16:44 WIB
Plt jubir KPK, Ipi Maryati
Plt Jubir KPK Bidang Pencegahan, Ipi Maryati (Zunita/detikcom)
Jakarta -

Wali Kota (Walkot) Makassar Moh Ramadhan 'Danny' Pomanto dibuat heran lantaran PNS di Makassar bernama Irwan Rusfiady Adnan memiliki mobil Ford Mustang hingga motor gede Harley-Davidson. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun bersuara mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) milik Irwan.

Plt Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati menerangkan LKHPN atas nama Irwan telah melalui verifikasi dan pemeriksaan. Ipi mengatakan pemeriksaan dan klarifikasi LHKPN atas nama Irwan dan 34 PNS lainnya dilakukan sejak 2019.

"KPK memiliki kewenangan untuk menerima pelaporan LHKPN dan melakukan verifikasi atas laporan kekayaan yang disampaikan oleh penyelenggara negara. KPK juga melakukan pengawasan atas LHKPN dengan melakukan pemeriksaan atas harta kekayaan yang dilaporkan," kata Ipi melalui pesan singkat, Senin (26/4/2021).

"KPK telah melakukan klarifikasi dan pemeriksaan atas LHKPN yang bersangkutan bersama dengan 34 penyelenggara negara lainnya di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan pada 2019. Demikian juga terhadap laporan kekayaan yang disampaikannya pada tahun berikutnya," imbuhnya.

Ipi menjelaskan, pemeriksaan terhadap Irwan dimaksudkan untuk menguji kewajaran harta kekayaan yang tercatat di LHKPN. Lembaga antirasuah itu melakukan pemeriksaan berdasarkan profil jabatan dan penghasilan PNS.

"Pemeriksaan LHKPN merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan KPK untuk menguji kepatuhan, kelengkapan, keberadaan, dan kewajaran harta kekayaan yang dicantumkan dalam LHKPN. Pemeriksaan LHKPN dilakukan berdasarkan atas analisis yang berkaitan dengan profil jabatan, peningkatan/penurunan harta kekayaan dan penghasilan penyelenggara negara," katanya.

Kendati demikian, Ipi menegaskan, LHKPN yang telah dilaporkan ke KPK tidak bisa dijadikan dasar untuk menyatakan harta yang dimiliki bebas dari tindak pidana. Dia berharap para pejabat penyelenggara negara dapat melaporkan harta kekayaannya dengan jujur dan lengkap.

"Perlu kami sampaikan bahwa LHKPN yang telah diumumkan tidak dapat dijadikan dasar oleh penyelenggara negara atau pihak manapun untuk menyatakan bahwa harta kekayaan penyelenggara negara tidak terkait tindak pidana. Sebagai instrumen pencegahan korupsi, KPK meminta penyelenggara negara agar secara patuh melaporkan harta kekayaannya dengan jujur, benar, dan lengkap," tuturnya.

Baca selengkapnya di halaman berikutnya.

Simak video 'Walkot Makassar Heran Anak Buahnya Punya Mobil Mewah':

[Gambas:Video 20detik]



Selanjutnya
Halaman
1 2