Bagaimana Kolom Jenis Kelamin di KTP Transgender? Ini Kata Kemendagri

Dwi Andayani - detikNews
Minggu, 25 Apr 2021 07:15 WIB
Jakarta -

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan membantu membuatkan KTP elektronik (e-KTP/KTP-el) untuk transgender. KTP ini disebut tetap memiliki format yang sama seperti KTP pada umumnya.

"Sama dengan KTP yang biasa," ujar Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakhrulloh saat dihubungi, Sabtu (24/4/2021).

Zudan mengatakan dalam pencatatan administrasi kependudukan hanya ada dua jenis kelamin. Sehingga tidak ada pencatatan jenis kelamin ketiga.

"Jenis kelamin ya normal-normal saja, laki-laki dan perempuan. Dalam sistem adminduk kita tidak ada jenis kelamin yang ketiga," tuturnya.

Dia menuturkan, KTP para transgender ini akan dibuat sesuai jeni kelamin asli. Namun, perubahan pencatatan jenis kelamin disebut dapat diubah bila terdapat penetapan Pengadilan.

"Mereka jenis kelaminnya sesuai aslinya, kecuali yang sudah ada perubahan jenis kelamin berdasarkan penetapan Pengadilan," ujar Zudan.

Zudan menjelaskan tidak ada kolom jenis kelamin "transgender" di dalam KTP elektronik. "Kalau dia laki-laki, ya, dicatat sebagai laki-laki, kalau dia perempuan juga dicatat sebagai perempuan. Dicatat sesuai jenis kelamin yang aslinya. Kecuali buat mereka yang sudah ditetapkan oleh pengadilan untuk adanya perubahan jenis kelamin," kata Zudan.

Di sisi lain, pada lain kasus misalnya terkait perubahan jenis kelamin seperti yang terjadi dengan Serda TNI AD Aprilio Perkasa Manganang. Zudan mengatakan jika transgender sudah merekam datanya, pasti tercatat menggunakan nama asli. Apabila mau mengganti namanya harus ada putusan pengadilan.

"Tidak dikenal nama alias. Misalnya, nama Sujono, ya ditulis Sujono, bukan Sujono alias Jenny. Mau diubah pakai nama panggilan perempuan di KTP-el? Tidak bisa, sebab urusan mengganti nama dan ganti kelamin harus ada putusan dari Pengadilan Negeri terlebih dulu," kata Zudan gamblang.

Zudan menjelaskan, Dukcapil pro aktif membantu memudahkan e-KTP bagi kaum transgender. Dasar hukumnya dalam UU No. 24 Tahun 2013 juncto UU No. 23 Tahun 2006 tentang Adminduk bahwa semua penduduk WNI harus didata dan harus punya KTP dan Kartu Keluarga agar bisa mendapatkan pelayanan publik dengan baik, misalnya pelayanan BPJS dan bantuan sosial.

"Kita melayani kaum transgender sesuai aturan UU Adminduk dengan jenis kelaminnya laki laki dan perempuan. Tidak ada jenis kelamin yang lain. Sesuai apa aslinya kecuali yang sudah ada penetapan pengadilan tentang perubahan jenis kelamin. Dukcapil wajib melayani mereka sebagai bagian dari WNI penduduk di Indonesia. Mereka juga mahluk Tuhan yang wajib kami layani dengan non diskriminasi dan penuh empati," ucap Zudan.

Diberitakan sebelumnya Kemendagri melihat banyak transgender tanpa dokumen kependudukan. Kemendagri mulai membantu membuatkan e-KTP/KTP-el untuk transgender.

Sebagaimana keterangan pers Pusat Penerangan Kemendagri, Sabtu (24/4/2021), langkah Kemendagri membantu pembuatan e-KTP untuk transgender disampaikan lewat rapat virtual Direktorat Jenderal Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kemendagri dengan Perkumpulan Suara Kita.

"Dukcapil seluruh Indonesia akan membantu teman-teman transgender untuk mendapatkan dokumen kependudukan. Bagi yang sudah merekam data, caranya: harus diverifikasi dengan nama asli dulu. Pendataannya tidak harus semua ke Jakarta. Di daerah masing-masing juga bisa dibantu oleh dinas dukcapil setempat. Termasuk untuk dibuatkan KTP-el sesuai dengan alamat asalnya," kata Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakhrulloh.

Zudan sudah menunjuk pejabat pelaksana yang akan membantu sepenuhnya mengkoordinasikan para transgender mengurus dokumen kependudukannya dengan mudah.

Kemendagri telah mengumpulkan data 112 transgender di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek) yang sama sekali belum memiliki dokumen kependudukan. Kemendagri akan membantu membuatkan dokumen kependudukan untuk mereka. Ini adalah langkah awal Kemendagri membantu transgender.

(dwia/dnu)