MMI: Jika Terus Menolak, Jadikan Bali Daerah Khusus Pornografi

Jakarta - Meski masih digodok penolakan terhadap RUU Pornografi terus bergulir. Terakhir DPRD Provinsi Bali menolak hal ini karena akan mematikan pendapatan daerah. Terkait itu, Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) mengusulkan supaya Bali dijadikan daerah otonomi khusus pornografi."Yah kalau mereka menolak lebih baik kita tambahkan dalam undang-undang bahwa Bali dijadikan daerah otonomi khusus pornografi," kata Ketua Departemen Data dan Informasi MMI Fauzan al Anshori ketika dihubungi detikcom Rabu (8/3/2006).Menurut Fauzan, keberatan yang dilakukan oleh pejabat di Bali karena khawatir kehilangan pendapatan daerah dari pariwisata sangat tidak relevan. "Karena ini sudah menyangkut moral yang dampaknya lebih besar dari ekonomi," tutur Fauzan.Lagipula menurut Fauzan, jika yang digunakan adalah cara-cara demokrasi maka Bali sebagai pengusul minoritas harus mengikuti mayoritas. "Ini kan sesuai dengan prinsip demokrasi bahwa suara terbanyak yang diikuti," ungkap Fauzan.Lebih lanjut Fauzan menjelaskan, jadi semestinya Bali harus bisa menerima keputusan ini apa pun hasilnya. "Karena itu yang menjadi aturan main. Jangan kalau tidak disetujui terus ingin merdeka dan macen-macem itu tidak baik namanya," tandas Fauzan.Sebelumnya DPRD Bali dan Gubernur Bali I Made Dewabrata menyatakan menolak RUU Pornografi dikarenakan mematikan pendapatan asli daerah Bali yang berasal dari pariwisata. (ahm/)