.webp)
Ekonomi nasional selama satu tahun belakangan terdampak akibat pandemi COVID-19. Juru bicara (jubir) Presiden Joko Widodo (Jokowi), Fadjroel Rachman, mengatakan tujuan dibentuknya Kementerian Investasi sebagai salah satu upaya memulihkan ekonomi nasional.
"Terkait kementerian investasi ini bagian dari upaya pemulihan ekonomi, karena satu tahun terakhir ini kita terkena COVID-19," kata Fadjroel dalam diskusi daring bertajuk Jangan Pegel Nunggu Reshuffle, Sabtu (24/4/2021).
Fadjroel menuturkan Presiden Jokowi menargetkan adanya kenaikan pertumbuhan perekonomian sebesar 5 persen pada tahun ini. Hal itu, kata Fadjroel, disampaikan Jokowi dalam rapat pimpinan nasional (rapimnas) di Istana beberapa waktu lalu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Beliau mengatakan target tahun ini kurang-lebih 5 persen pertumbuhan ekonomi, walaupun ada beberapa lembaga yang mengatakan, apabila problem kesehatan bisa tertangani dengan baik, kita juga akan bisa tumbuh sampai 7 persen," tuturnya.
"Jadi Kementerian Investasi terkait dengan upaya pemulihan ekonomi nasional," sambungnya.
Lebih lanjut Fadjroel mengatakan Presiden Jokowi juga sudah memprioritaskan tiga hal saat pandemi COVID-19 mulai melanda Indonesia. Ketiganya adalah kesehatan, bantuan sosial, dan pemulihan ekonomi.
"Ketika pandemi terkena ke Indonesia, Presiden sudah melakukan prioritas terhadap tiga hal. Pertama kesehatan, kedua terkait bantuan sosial, ketiga terkait pemulihan ekonomi nasional," imbuhnya.
Selanjutnya, kata Fadli Zon:
Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi I DPR RI Fadli Zon mewanti-wanti jangan sampai ada masukan yang keliru sampai ke Presiden Jokowi terkait pembentukan Kementerian investasi. Terlebih di tengah kondisi Pandemi COVID-19.
"Jangan sampai ada masukan-masukan yang keliru ke Presiden dengan adanya Kementerian Investasi ini akan datang investasi yang besar-besaran, tapi kemudian tidak datang. Itu apa yang diharapkan ini yang menurut saya seperti kita udah bisa memprediksi, apalagi di tengah pandemi COVID saat ini, yakin nggak sih sebenarnya kita," ucapnya.
Politikus Partai Gerindra ini kemudian menyinggung soal dibentuknya undang-undang omnibus law. Dia menilai iklim mempermudah usaha yang tertuang dalam UU tersebut belum sesuai dengan harapan.
"Kalkulasinya dengan adanya omnibus law, iklim ini dipermudah untuk melakukan usaha, tapi tidak terjadi apa yang diharapkan. Ini menurut saya harus betul-betul dipertimbangkan matang-matang," imbuhnya.
Seperti diketahui, persetujuan pembentukan Kementerian Investasi diambil dalam rapat paripurna DPR RI, Jumat (9/4/2021) pagi. Jokowi sebelumnya telah bersurat kepada DPR terkait pembentukan Kementerian Investasi.
Jokowi harus menunjuk seseorang menjabat Menteri Investasi. Ada kabar Badan Koordinasi Penanaman Modal yang dipimpin Bahlil Lahadalia akan di-upgrade jadi Kementerian Investasi.
"Bisa jadi karena Bapak Presiden Jokowi melihat bahwa dengan selesainya UU Ciptaker untuk mendorong masuk investor asing lewat FDI maupun investasi dalam negeri, maka perlu BKPM dinaikkan statusnya sebagai kementerian, bukan lagi sebagai badan, walaupun selama ini BKPM sebagai badan setingkat menteri," ujar anggota Komisi XI DPR Misbakhun.
