Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu dengan Perdana Menteri (PM) Vietnam Phạm Minh Chính hari ini. Pertemuan dilakukan menjelang pertemuan ASEAN Leaders Meeting (ALM) atau KTT ASEAN yang digelar besok.
Pertemuan digelar di Istana Bogor, Jawa Barat. Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno LP Marsudi mengungkapkan ada sejumlah hal yang dibahas dalam pertemuan bilateral itu, salah satunya mengenai isu Myanmar.
"Kedua pemimpin melakukan tukar pandangan mengenai situasi terakhir di Myanmar dan tentunya menyampaikan keprihatinan atas berlanjutnya kekerasan di Myanmar dan terus jatuhnya korban jiwa. Vietnam menyampaikan apresiasi terhadap kepemimpinan Indonesia yang menginisiasi penyelenggaraan ASEAN Leaders Meeting atau ALM ini," kata Retno dalam jumpa pers virtual, Jumat (23/4/2021).
Retno mengungkapkan, dalam pertemuan itu, Jokowi menyampaikan posisi Indonesia terkait permasalahan Myanmar. Indonesia, lanjutnya, memprioritaskan keselamatan rakyat Myanmar.
"Keselamatan kesejahteraan rakyat Myanmar menjadi prioritas. Kekerasan dan penggunaan senjata harus dihentikan, sehingga korban tidak semakin bertambah dan dialog inklusif harus segera dilakukan agar demokrasi keamanan dan perdamaian dan stabilitas dapat segera dikembalikan di Myanmar," kata Retno.
Retno menyampaikan, Jokowi dan Phạm Minh Chính berharap pertemuan ALM besok dapat menghasilkan kesepakatan yang terbaik untuk Myanmar. Seperti diketahui, gelaran ALM dilaksanakan memang untuk membahas permasalahan Myanmar.
"Bapak Presiden menekankan bahwa ALM ini semata dilakukan, diselenggarakan untuk kepentingan rakyat Myanmar," ujarnya.
Lebih lanjut, Retno mengatakan, dalam pertemuan itu, Jokowi dan Phạm Minh Chính juga membahas perihal penguatan kerja sama di bidang kesehatan. Indonesia dan Vietnam, kata dia, mendorong kesetaraan vaksin bagi semua negara.
"Yang kedua, Bapak Presiden menekankan pentingnya meningkatkan kerja sama ekonomi. Presiden mengajak Vietnam untuk menurunkan hambatan, baik di bidang perdagangan maupun investasi. Yang ketiga, Presiden menekankan pentingnya percepatan perundingan perbatasan zona ekonomi eksklusif perundingan tersebut telah berlangsung 11 tahun dan Presiden menekankan pentingnya untuk mempercepat penyelesaian perundingan," tutur Retno.
Simak juga video 'Sekjen PBB Desak Segera Hentikan Kekerasan di Myanmar':
(mae/imk)
