Kompolnas Minta Penyidik KPK dari Polri Pemeras Walkot Dipecat

ADVERTISEMENT

Kompolnas Minta Penyidik KPK dari Polri Pemeras Walkot Dipecat

Adhyasta Dirgantara - detikNews
Jumat, 23 Apr 2021 17:01 WIB
Poengky Indarti
Komisioner Kompolnas Poengky Indarti (Ari/detikcom)
Jakarta -

Penyidik KPK dari Polri, AKP Stepanus Robin Pattuju, ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dari Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial. Komisioner Kompolnas Poengky Indarti meminta agar Robin dipecat.

"Terhadap tindakan seperti ini harus diberikan sanksi berat agar ada efek jera bagi pelaku dan bagi yang lain agar peristiwa seperti ini tidak terulang," ujar Poengky melalui pesan singkat, Jumat (23/4/2021).

Dia mengatakan perbuatan Robin melanggar UU Tipikor. Stepanus, katanya, terancam penjara maksimal 20 tahun.

"Kalau kita melihat perbuatannya, apa yang dilakukan AKP SR diduga melanggar Pasal 12 huruf E UU Tipikor, sehingga ancaman pidananya bisa penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, serta denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar. Kasus serupa pernah terjadi tahun 2005 dan pelakunya divonis 8 tahun penjara dan denda Rp 200 juta," ujarnya.

Poengky mengatakan sanksi terberat yang bisa diberikan pada Robin adalah pemecatan atau pemberhentian dengan tidak hormat (PTDH). Nantinya, yang memproses pemecatan Stepanus adalah Divisi Propam Polri.

"Sedangkan untuk dugaan pelanggaran etik yang nantinya akan diproses Propam Polri, ancaman terberat adalah PTDH (pemberhentian tidak dengan hormat)," tutur Poengky.

Dia menyesalkan oknum penyidik KPK yang berasal dari kepolisian melakukan pemerasan Rp 1,3 miliar. Menurutnya, Robin telah mencemarkan nama baik Polri dan KPK. Dia berharap pengawasan dari atasan kepada anak buah diperketat lagi untuk mencegah tindakan serupa terulang.

"Tindakan ini jelas merupakan tindak pidana dan mencemarkan nama baik institusi Polri dan KPK. Kerja sama Polri dan KPK yang sigap menangkap AKP SR dan langsung memproses pidanakan yang bersangkutan serta memproses etik perlu diapresiasi," terangnya.



ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT