KPK Minta Pemprov DKI Tak Perpanjang Kerja Sama dengan Aetra

Azhar Bagas Ramadhan - detikNews
Kamis, 22 Apr 2021 19:51 WIB
Gedung KPK
Gedung KPK (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

KPK menyarankan Pemprov DKI Jakarta membatalkan rencana perpanjangan kontrak kerja sama antara Perusahaan Air Minum (PAM) Jaya dan PT Aetra Air Jakarta. KPK mengusulkan agar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mencabut izin prinsip persetujuan perpanjangan kontrak tersebut yang tertuang dalam SK Gubernur Nomor 25 Tahun 2003.

"Jadi, kami sarankan Pemprov DKI Jakarta menunggu PKS (Perjanjian Kerja Sama) ini selesai pada Februari 2023, kemudian menyerahkan pengelolaannya kepada PAM Jaya. Lalu, Pemprov DKI Jakarta mencabut SK Gubernur Nomor 25 Tahun 2003 yang membatasi tugas PAM Jaya hanya sebagai pengawas mitra swasta. Aturan ini tak sesuai dengan Perda DKI Nomor 13 tahun 1992," kata Direktorat Korsup Wilayah II KPK Hendra Teja dalam keterangan yang diterima detikcom, Kamis (22/4/2021).

Hal itu disampaikan Hendra dalam rapat koordinasi pembahasan rencana perpanjangan PKS antara PAM Jaya dan salah satu mitra swastanya itu, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu, 21 April 2021.

Selain itu, KPK memantau perpanjangan kontrak kerja antara PAM Jaya dan PT Aetra Air Jakarta itu. KPK ingin dalam perjanjian bisnis itu tidak ada keuangan negara yang dirugikan.

"Kami berkepentingan agar dalam perikatan perjanjian itu tidak ada potensi korupsi. Kami ingin perikatan perjanjian ini semata-mata untuk kepentingan bisnis dan kemaslahatan bersama. Jangan sampai ada keuangan negara atau daerah yang dirugikan," ujar Direktur Antikorupsi Badan Usaha (AKBU) KPK, Aminudin, saat rapat itu.

Dengan begitu, Aminudin berharap tidak ada pihak-pihak tertentu yang berusaha mengambil keuntungan dari proses perpanjangan kontrak kerja sama ini. Pasalnya, potensi kecurangan itu terlihat dari lingkup kerja yang berubah lebih dari 50 persen.

KPK juga mendapatkan data bahwa mitra swasta terkait, yaitu PT Aetra Air Jakarta, berkinerja relatif tidak baik pada sisi hilir. Hal itu bisa dilihat dari terjadinya tingkat kebocoran pipa yang berimbas pada cakupan layanan ke penduduk menjadi rendah.

Sementara itu, Sekda Provinsi DKI Jakarta Marullah Matali mengatakan pihaknya akan mengikuti rekomendasi-rekomendasi yang disampaikan KPK dan BPKP. Hal itu, menurutnya, ditujukan demi pelayanan yang terbaik untuk masyarakat, khususnya di DKI Jakarta.

"Ini adalah untuk memberikan layanan kepada masyarakat. Suatu niat yang baik harus dilaksanakan dengan baik pula. Saya memahami rekomendasi-rekomendasi yang disampaikan oleh KPK dan BPKP bertujuan untuk menyediakan layanan terbaik kepada masyarakat. Masukan-masukan ini memperkaya kami apakah akan meneruskan (kontrak kerja sama) atau tidak," ujar Marullah.

Selanjutnya
Halaman
1 2