HRS Klaim FPI Sudah Revisi Visi-Misi Sebelum Dibubarkan

Zunita Putri - detikNews
Kamis, 22 Apr 2021 17:36 WIB
Sidang Habib Rizeq
Habib Rizieq menjalani sidang kasus kerumunan. (Istimewa/Dok. Kuasa Hukum Habib Rizieq)
Jakarta -

Habib Rizieq Shihab (HRS) berbicara soal visi-misi FPI yang sempat dipermasalahkan. Dia mengklaim FPI telah merevisi visi-misi yang sebelumnya dianggap tidak sejalan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Awalnya, Habib Rizieq menanyakan saksi ASN bidang pendaftaran ormas Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Abda Ali, terkait surat keterangan terdaftar (SKT) FPI. Ali memastikan penolakan perpanjangan SKT FPI bukan karena perkara visi-misi.

"Penolakan SKT FPI yang 2019 bukan masalah visi dan misi. Khusus FPI yang tahun 2019 itu ditolak itu karena di AD/ART dia tidak ada masalah mekanisme penyelesaian sengketa dan pengawasan internal FPI, bukan dipermasalahkan terkait visi-misinya," ujar Ali dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Jalan Dr Sumarno, Cakung, Jaktim, Kamis (22/4/2021).

Habib Rizieq menceritakan, FPI memang hendak memperpanjang SKT sebelum akhirnya dibubarkan. Kemendagri, lanjutnya, meminta FPI melampirkan rekomendasi dari Kementerian Agama (Kemenag). Dia menyebut FPI waktu itu sudah mendapatkan rekomendasi Kemenag dan bahkan merevisi visi-misi yang sebelumnya dianggap tak sejalan dengan Pancasila dan UUD 1945.

"Sebelum FPI dibubarkan waktu kita mau perpanjang SKT, saat itu Kemendagri meminta kami harus melampirkan rekomendasi dari Kemenag. Perlu saya beritahukan ini ada siaran pers Kemenag bahwa Kemenag mengabulkan rekomendasi FPI untuk memperpanjang SKT. Kita tidak punya persoalan dengan Kemenag. Saat itu Bapak Menteri Dalam Negeri kenapa minta rekomendasi Kemenag, untuk memastikan kami tidak melawan Pancasila dan UUD 1945," jelas Habib Rizieq.

"Berdasarkan itulah digelar Munaslub FPI tahun 2020 dari 14-15 Agustus 2020. Ini FPI belum dibubarkan. Dalam Munaslub tersebut memperhatikan saran dari Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama maka visi misi tadi kita sempurnakan," tambahnya.

Ali mengatakan ormas yang tak memiliki SKT masih bisa beraktivitas dan memakai atribut ormas sepanjang belum dibubarkan. Habib Rizieq kemudian menanyakan kepada Ali terkait boleh atau tidaknya menggunakan logo FPI dalam acara Maulid Nabi Muhammad Saw di Petamburan, Jakarta Pusat.

"Surat itu, sebelum FPI dibubarkan, masih menggunakan kop surat FPI dan nama FPI, boleh tidak?" tanya Habib Rizieq dan dijawab 'boleh' oleh Ali.

Diketahui, Habib Rizieq didakwa melakukan penghasutan terkait kerumunan di Petamburan. Akibat perbuatannya itu, Habib Rizieq didakwa pasal berlapis.

Berikut ini pasal yang menjerat Habib Rizieq dalam persidangan perkara penghasutan terkait kerumunan di Petamburan:

1. Pasal 160 KUHP juncto Pasal 93 Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, atau;
2. Pasal 216 ayat (1) KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, atau;
3. Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, atau;
4. Pasal 14 ayat (1) UU RI Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan
5. Pasal 82A ayat (1) juncto 59 ayat (3) huruf c dan d UU RI Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 10 huruf b KUHP juncto Pasal 35 ayat (1) KUHP.

(zap/aud)