.webp)
Pemerintah menargetkan groundbreaking proyek ibu kota negara (IKN) yang baru dilaksanakan tahun ini. Jika tidak ada halangan, bakal ada upacara kemerdekaan tanggal 17 Agustus 2024 di ibu kota baru di Kalimantan Timur (Kaltim).
"Insyaallah, mudah-mudahan bisa 17 Agustus 2024 ada upacara kemerdekaan di Penajam Paser Utara," kata Jubir Presiden Jokowi, Fadjroel Rachman, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (22/4/2021).
Fadjroel sudah meninjau lokasi calon ibu kota negara baru di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kaltim, beberapa waktu lalu. Dia juga diminta Presiden Jokowi perihal komunikasi publik soal ibu kota baru.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Fadjroel mengatakan proyek ibu kota negara baru bisa memulihkan ekonomi akibat pandemi COVID-19.
"Ibu kota negara baru ini sebenarnya salah satu strategi pemulihan ekonomi kita setelah menghadapi pandemi. Karena diupayakan IKN (ibu kota negara) yang insyaallah menyerap Rp 500 triliun di mana 1 persen dari APBN," ujar Fadjroel.
Dijelaskan Fadjroel, bahwa proyek ibu kota baru akan menyerap nyaris 100 ribu tenaga kerja usai groundbreaking. Hingga tahun 2045, diproyeksikan hampir 5 juta tenaga kerja diberdayakan dalam proyek.
"Diharapkan, ketika groundbreaking, pembangunan tahun pertama itu akan bisa menyerap hampir 100 ribu tenaga kerja. Sampai tahun 2045, menurut masterplan Bappenas, menyerap hampir 5 juta tenaga kerja," ujar Fadjroel.
Halaman selanjutnya, soal kritikan pemindahan ibu kota...
Pemerintah baru-baru ini mengumumkan bahwa Istana Presiden akan mulai dibangun tahun ini. Menurut Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama, pemerintah tidak peka terhadap skala prioritas bila memaksakan membangun IKN di tengah pandemi.
"Ya kita melihatnya pemerintah tidak mengerti skala prioritas dalam pembangunan, karena saat ini kan semua fokus pada penanganan pandemi COVID-19," kata dia, Rabu (21/4).
Sementara, lanjut dia, pemerintah justru berwacana untuk mulai membangun IKN yang sebetulnya masih perlu kajian, termasuk kajian tentang urgensi dari pemindahan ibu kota negara.
"Kita akan terus pertanyakan bagaimana kajiannya, urgensinya, dan apakah itu menjadi solusi atas sekian banyak masalah kita? Masalah utama kita kan masalah pandemi COVID-19," paparnya.
Dia juga menyinggung meningkatnya beban utang negara akibat pandemi COVID-19, di mana pemerintah harus menambal APBN lewat pinjaman lantaran penerimaan negara babak belur di kala pandemi.
"Nah justru dengan adanya beban-beban baru seperti pembangunan Istana (IKN), ini kan menjadi beban baru, bukan menjadi solusi tapi malah menjadi masalah yang harus kita tanggung," tambahnya.
