PKB Minta Pemerintah Evaluasi Total Dokumen Sejarah Terbitan Negara

Isal Mawardi - detikNews
Kamis, 22 Apr 2021 07:08 WIB
Anggota DPR RI dari Fraksi PKB, Luqman Hakim.
Foto: Luqman Hakim (Dok: Istimewa)
Jakarta -

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mengatakan Kamus Sejarah Indonesia yang menjadi polemik disusun pada 2017 atau sebelum dia menjabat. PKB tidak mempermasalahkan waktu penyusunan, namun isi Kamus Sejarah Indonesia itu.

"PKB tidak mempermasalahkan Buku Sejarah Indonesia itu dibuat pada periode Mendikbud siapa, karena yang PKB tolak adalah isinya yang manipulatif. Siapa pun yang melakukan manipulasi sejarah, sungguh merupakan pengkhianatan kepada bangsa dan negara," kata elite PKB, Luqman Hakim kepada detikcom, Rabu (21/4/2021).

Luqman meminta pemerintah menjadikan Kamus Sejarah Indonesia yang dinilai manipulatif tersebut sebagai momentum perbaikan dokumen-dokumen sejarah lainnya. Hal ini, tambah Luqman menjadi momen yang pas untuk meluruskan sejarah.

"Pemerintah harus membentuk tim khusus yang diberi kewenangan melakukan evaluasi total atas dokumen-dokumen sejarah yang pernah diterbitkan oleh negara," jelas Luqman.

"Sekjen DPP PKB M Hasanuddin Wahid sudah menyampaikan protes keras kepada pemerintah dan meminta agar Kamus Sejarah Indonesia segera ditarik dan dinyatakan tidak berlaku. Meski Kemendikbud menjelaskan bahwa Kamus Sejara Indonesia berupa softcopy yang beredar itu masih bersifat draf, PKB tetap minta segera ditarik dan dinyatakan tidak berlaku," lanjutnya.

Sementara itu, elite PKB lainnya, Abdul Kadir Karding, meminta Kemendikbud untuk tidak menyembunyikan tokoh-tokoh yang berperan penting bagi Indonesia. Karding khawatir hal itu menjadi dosa jika generasi yang akan datang tidak mengetahui sejarah yang sebenarnya.

"Jangan ada yang disembunyikan jangan ada yang dihilangkan, harus dimunculkan apa adanya supaya kita tidak berbohong kepada anak cucu kita dan juga kepada tokoh-tokoh itu karena kita berdosa juga itu kalau tokoh-tokoh itu perannya besar tetapi tidak dimunculkan (di Kamus Sejarah Indonesia)," ucap Karding.

Seperti diketahui, dokumen 'kamus sejarah' itu beredar secara daring dan ramai dibahas beberapa waktu terakhir. Padahal, kamus sejarah itu belum pernah diterbitkan Kemendikbud.

Kontroversi muncul karena tak ada sosok KH Hasyim Asy'ari di kamus sejarah itu. Selain KH Hasyim Asy'ari, nama Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur) tidak ada dalam kamus itu.

Nadiem Makarim sudah angkat bicara mengenai kontroversi kamus sejarah yang tidak menampilkan sejumlah tokoh. Kamus sejarah itu ternyata disusun pada 2017 atau sebelum Nadiem Makarim menjadi menteri.

"Terkait dengan isu kamus sejarah yang tengah hangat dibahas, kamus sejarah tersebut disusun tahun 2017 sebelum saya menjabat," kata Nadiem Makarim lewat video di akun Instagram miliknya, Rabu (21/4/2021).

Meski kamus sejarah itu disusun sebelum era kepemimpinannya, Nadiem mengambil langkah terkait kontroversi ini. Dia meminta kamus sejarah itu diperbaiki.

"Begitu saya mendengar isu ini, walaupun terjadi sebelum saya menjabat, maka saya Mendikbud langkah konkret, menugaskan Dirjen Kebudayaan untuk segera menyelesaikan permasalahan dan melakukan koreksi," ujarnya

Lihat Video: Nama Hasyim Asy'ari Hilang dari Kamus Sejarah, Nadiem Minta Koreksi

[Gambas:Video 20detik]



(isa/haf)