Edhy Prabowo Jelaskan Awal Mula Buat Bank Garansi di Ekspor Benur

Zunita Putri - detikNews
Rabu, 21 Apr 2021 22:59 WIB
Sidang Edhy Prabowo terkait Kasus Ekspor Benur
Sidang Edhy Prabowo terkait Kasus Ekspor Benur (Zunita/detikcom)
Jakarta -

Mantan Menteri KKP, Edhy Prabowo, menjelaskan tentang bank garansi berisi uang Rp 52 miliar. Edhy mengaku ide pembentukan bank garansi itu bukan berasal dari pemikiran sendiri.

"Sebenarnya ide bank garansi bukan dari Rina (Kepala BPIKM KKP), jadi bagaimana PNBP dijalankan, saya dapat masukan dari Irjen, konsultasi dengan biro keuangan dan konsultasi dengan Kemenkeu, menurut beliau bisa dengan bank garansi, hanya perlu surat dari sekjen sementara pelaksana lambat, sementara dinamika berjalan, Rina dan Habrin hanya pelaksana," kata Edhy saat menanggapi secara online dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Rabu (21/4/2021).

Dia kemudian menjelaskan tentang penentuan setoran PNBP. Menurutnya, saat itu sempat ada perdebatan dari perusahaan ekspor tentang harga yang akan disetorkan ke bank garansi untuk PNPB.

"Tapi pelaksana bank garansi itu sendiri, apakah dari saya atau kita semua karena yang dibahas di sini adalah PNBP, bagaimana PNBP dari tadinya Rp 250 jadi Rp 1.000, bahkan saat itu saya tawarkan Rp 5.000 (per ekor) karena kalau harga benih lobster saat itu saja bisa Rp 35 ribu di Indonesia, dan nelayan minimal Rp 5.000, saya dengar dari perusahaan-perusahaan keberatan, disimpulkan pajak progresif yang mungkin sudah masuk ke draf RPP," jelas Edhy.

Selain itu, Edhy juga membantah jika dikatakan penunjukan stafsus Andreau Misanta menjadi tim due diligence adalah idenya. Edhy mengaku menunjuk Andreau itu mendesak karena dirjen di KKP tidak ada yang mau memimpin tim ekspor benur itu.

"Tadi kan diungkap seolah tim due diligence itu ide menteri, padahal sebelumnya saya sudah meminta ke Irjen, saya tawarkan di lantai 16, saya sudah tawarkan siapa yang akan menjadi pemimpin leading sector siapa. Karena ada 2, dirjen budi daya dan dirjen tangkap saling tunjuk-tunjukkan," kata Edhy.

Diketahui, terkait bank garansi, Edhy disebut mengarahkan Sekjen KKP Antam Novambar untuk membuat nota dinas kepada Kepala BKIPM Nomor: ND.123.1/SJ/VII/2020 tanggal 1 Juli 2020 perihal Tindak lanjut Pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting dan Rajungan.

Setelah itu, untuk menindaklanjuti nota dinas tersebut, Kepala Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jakarta I Habrin Yake menandatangani surat komitmen dengan seluruh eksportir BBL. Tujuannya menerbitkan bank garansi.

Setelah urusan syarat bank garansi selesai, stafsus Edhy bernama Andreau Misanta Pribadi mewajibkan setiap para eksportir benur menyetor uang Rp 1.000 per ekor benur yang dikirimnya ke bank garansi. Hingga terkumpul uang di bank garansi sebanyak Rp 52.319.542.040.

Edhy didakwa didakwa menerima suap dengan total senilai Rp 25,7 miliar dari pengusaha eksportir benih bening lobster (BBL) atau benur. Penerimaan suap ini disebut jaksa dilakukan Edhy bersama stafsus, sekretaris pribadi, dan seorang swasta dari PT ACK.

(zap/maa)