Surat Agung ke SBY Tidak Etis!

Jakarta - Presiden SBY benar-benar tidak menghadiri sidang paripurna interpelasi soal busung lapar dan polio. Telunjuk FPDIP pun mengarah pada Ketua DPR Agung Laksono.Surat protes resmi FPDIP akan dilayangkan kepada Agung untuk meminta penjelasan perihal isi suratnya kepada SBY.Isi surat Agung kepada SBY disebutkan, SBY dapat mewakilkan pembantunya dalam menjawab interpelasi soal busung lapar dan polio. Dan benar saja, SBY diwakili Menko Kesra Aburizal Bakrie."Kami akan sampaikan kepada Ketua DPR kalau buat surat jangan seperti itu. Ini tidak etis!" sergah Ketua FPDIP DPR Tjahjo Kumolo usai sidang paripurna di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Selasa (7/3/2006).Dia tidak mempermasalahkan siapapun orang yang dikirim presiden untuk menjelaskan kasus busung lapar dan polio di Indonesia. Dari penjelasan yang disampaikan Menko Kesra Aburizal Bakrie, tidak ada masalah. Namun Tjahjo menyayangkan tidak ada stempel resmi dalam laporan yang diterimanya."Apa yang disampaikan Menko Kesra sah-sah saja. Tapi dalam laporan resminya tidak ada stempel. Ini kan liar," ujarnya.Sasaran kekecewaan lainnya adalah pimpinan sidang paripurna Wakil Ketua DPR Zaenal Ma'arif yang tidak memberikan kesempatan pada anggota sidang untuk berbicara."Belum apa-apa sudah diketok, pas mau ngomong mic-nya mati, kasar sekali permainannya," cetus Tjahjo gusar.Menurutnya, apa yang terjadi sekarang bukan kesalahan pemerintah, melainkan masalah di dalam tubuh DPR."Benar kalau tukang stempel ya beginilah. Ini bukan kesalahan pemerintah, tapi bodohnya DPR," gerutunya. (bal/)