Interpelasi Kayak Dagelan, Ketua DPR Bakal Dimosi Tidak Percaya

Jakarta - Kecewa dengan sidang paripurna interpelasi yang terkesan kayak dagelan, beberapa fraksi akan mengajukan mosi tidak percaya kepada Ketua DPR Agung Laksono dan wakilnya, Zaenal Ma'arif.Fraksi-fraksi yang sudah menyatakan akan mengajukan mosi tidak percaya antara lain FPDIP, FPKS dan Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi (BPD)."Sudah saatnya kita wacanakan mosi tidak percaya kepada pimpinan dewan terutama Agung Laksono dan Zaenal Ma'arif," kata anggota FPDIP Aria Bima dalam jumpa pers usai sidang paripurna di Gedung MPR/DPR, Jalan Gatot Soebroto, Jakarta, Selasa (7/3/2006).Pada saat interlepasi, imbuh Aria, justru diwarnai dengan kejadian yang jelas-jelas dagelan. "Dan sinyalemen DPR adalah tukang stempel pemerintah sangat benar sekali," ujarnya. Senada dengan Aria, anggota FPDIP lainnya Asto Kristianto menyatakan, sesungguhnya interpelasi belum dilaksanakan, karena sidang paripurna sama sekali tidak menyentuh substansi dari interpelasi dewan."Penjelasan penerintah belum disampaikan. Ini penjelasan dari Menko Kesra, bukan presiden. Belum lagi laporan pemerintah tidak ada stempelnya. Ini jelas-jelas bentuk pengkerdilan terhadap demokrasi," ujar Asto.Asto menambahkan, FPDIP akan segera mengajukan mosi tidak percaya tersebut kepada Badan Kehormatan DPR. "Kita akan minta kocok ulang dan pimpinan dewan harus diganti," kata dia.Ditemui di tempat berbeda, anggota FBPD Ali Mochtar Ngabalin menyatakan, fraksinya akan segera membahas persoalan mosi tidak percaya kepada pimpinan dewan sore ini melalui rapat internal fraksi."Kita juga akan galang dukungan dari fraksi-fraksi lain. Tadi beberapa fraksi juga sudah menyatakan akan melakukan hal yang sama," katanya.Sementara anggota dewan dari FPKS Suryama menyesalkan begitu gampangnya pemerintah menganggap persoalan busung lapar dan polio sebagai persoalan remeh temeh. "Apologi pemerintah tidak pada tempatnya. Sidang tadi tidak ada kesimpulannya dan ada keinginan untuk mengambangkan persoalan," cetus dia.Surat pimpinan dewan kepada Presiden SBY yang menyatakan sidang paripurna untuk meminta interpelasi atas persoalan gizi buruk dan polio bisa diwakili menterinya, kata dia, sama artinya dengan menganggap enteng pesoalan kesehatan masyarakat. "Surat ini mendudukkan persoalan menjadi tidak fundamental," tandasnya. (umi/)