Bamsoet Sesali Hilangnya Frasa Agama di Draf Peta Jalan Pendidikan

Jihaan Khoirunnisaa - detikNews
Rabu, 21 Apr 2021 14:17 WIB
Ketua MPR Bambang Soesatyo
Foto: MPR
Jakarta -

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyayangkan penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (PP SNP). Sebab PP tersebut disebut tidak memuat pendidikan Pancasila dan bahasa Indonesia sebagai mata kuliah/pelajaran wajib.

Di samping itu, Bamsoet juga menyesali hilangnya frasa agama dalam Visi Pendidikan Indonesia pada Rancangan Peta Jalan Pendidikan Nasional 2020-2035, serta tidak adanya jejak pendiri Nahdlatul Ulama sekaligus pahlawan nasional KH Hasyim Asyari dan Presiden RI ke-4 sekaligus guru bangsa KH Abdurrahman Wahid dalam kamus sejarah online yang diterbitkan dan dikelola Kemendikbud.

"Walaupun Kemendikbud sudah menyatakan akan merevisi PP SNP serta mengoreksi Rancangan Peta Jalan Pendidikan Nasional 2020-2035 dan Kamus Sejarah Online, kejadian ini tetap menjadi catatan yang harus mendapat perhatian serius dari Kemendikbud. Agar ke depannya lebih bijaksana dalam mengeluarkan kebijakan," ujar Bamsoet dalam keterangannya, Rabu (21/4/2021).

Hal tersebut diungkapkannya saat melantik Muhammad Rizal sebagai anggota MPR RI menggantikan (alm) Ali Taher, dari Fraksi PAN Daerah Pemilihan Banten III, di Komplek Majelis, Jakarta.

Ketua DPR RI ke-20 ini menegaskan, selain tidak selaras dengan Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Pendidikan Dasar dan Menengah, PP SNP tersebut dibuat tanpa informasi lengkap serta pertimbangan yang mendalam.

"Sejatinya Kemendikbud harus menjadi garda terdepan yang memastikan Pancasila dan bahasa Indonesia ditanamkan kepada seluruh peserta didik, agar tumbuh rasa nasionalisme dan cinta tanah air sejak dini. Bukan justru sebaliknya, terkesan menghilangkan Pancasila dan bahasa Indonesia dalam mata kuliah/pelajaran wajib peserta didik," tegas Bamsoet.

(ega/ega)