Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak pimpinan KPK segera menerbitkan surat perintah penyelidikan terhadap dugaan kebocoran informasi penggeledahan di Kalimantan Selatan. ICW juga mendesak Dewan Pengawas (Dewas) KPK memeriksa kalangan internal KPK.
"ICW turut mendesak pimpinan KPK untuk segera menerbitkan surat perintah penyelidikan dengan dugaan obstruction of justice bagi pihak-pihak di internal KPK yang sengaja membocorkan informasi penggeledahan itu," kata peneliti ICW, Kurnia Ramadhana, kepada wartawan, Selasa (20/4/2021).
"Jika ini tidak dilakukan, maka, ke depan, tindakan ini akan selalu berulang dan merugikan kerja-kerja keras para penyelidik maupun penyidik KPK. Dewas juga diharapkan aktif, tidak hanya menyerukan, akan tetapi dapat bertindak lebih jauh, misalnya dengan memeriksa pihak-pihak internal KPK atas dugaan pelanggaran kode etik," imbuhnya.
Kurnia kemudian mengkritisi kinerja KPK di bawah kepemimpinan Firli Bahuri. Dia menilai KPK telah jauh berubah dari sebelumnya.
"ICW ingin mengingatkan kepada publik bahwa KPK yang saat ini dipimpin oleh Firli Bahuri bukanlah KPK seperti sedia kala. Sebab, kalau dulu, KPK dikenal sebagai tumpuan masyarakat untuk dapat memberantas korupsi. Namun, saat ini, KPK lebih dikenal sebagai lembaga penuh kontroversi dan kian toleran akan praktik korupsi yang dilakukan oleh para koruptor," kata dia.
Kurnia mengaku mengatakan hal tersebut bukan tanpa alasan. Dia menilai di berbagai kesempatan KPK tampak setengah hati dalam menangani perkara korupsi.
"Sederhana saja memahami konteks itu. Dalam banyak kesempatan, KPK terlihat setengah hati dalam menangani sebuah perkara. Ambil contoh dalam dugaan suap pajak, hingga saat ini KPK bahkan belum mengumumkan siapa tersangka dalam perkara itu. Padahal, lazimnya, tatkala KPK sudah diterbitkan surat perintah penyidikan, maka dengan sendirinya sudah ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka. Selain itu, KPK juga mengalami kegagalan dalam memperoleh bukti di Kalimantan Selatan. Satu sisi permasalahan ada pada UU KPK karena mekanisme izin berlapis dari Dewan Pengawas, namun problematika kejadian itu mesti pula dilihat akan potensi kebocoran informasi dari internal lembaga antirasuah itu sendiri," kata Kurnia.
Tonton juga Video: Luhut: KPK Ini Super-sakti, tapi OTT Nggak Bikin Jera!
