MAKI ke Dewas: Kalau Suruh KPK Usut Info Geledah Bocor, Nggak Akan Ketemu

Lisye Sri Rahayu - detikNews
Rabu, 21 Apr 2021 07:22 WIB
Ketua Yayasan Mega Bintang 1997 Boyamin Saiman saat ditemui di PN Surakarta, Senin (29/3/2021)
Boyamin Saiman (Foto: Ari Purnomo/detikcom)
Jakarta -

Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mengkritik Dewan Pengawas (Dewan) KPK yang membebankan pimpinan KPK untuk mengusut dugaan bocornya informasi penggeledahan di PT Johnlin Baratama, Kalimantan Selatan. MAKI menilai yang berwenang melakukan pengawasan kinerja KPK adalah Dewas.

"Berdasarkan keterangan Dewan Pengawas itu aku kecewa. Kan Dewan Pengawas itu berhak melakukan pengawasan terhadap seluruh kinerja dan etik KPK. Sehingga mestinya malah bukan membebankan KPK, mestinya Dewan Pengawas melakukan penyelidikan, melakukan pendalaman atau apalah bentuknya untuk mencari dugaan siapa yang membocorkan," kata Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, kepada wartawan, Selasa (20/4/2021).

"Dasarnya apa? Dasarnya kan pemberitaan media massa kan jelas, sudah banyak memberitakan dugaan bocor, maka mestinya Dewas atas inisiatif sendiri melakukan penanganan perkara dugaan bocor tanpa harus nunggu laporan dari masyarakat. Sehingga lebih firm dan bisa memaksa menggali data dari KPK. Bukan memerintah KPK untuk nyari," tambahnya.

Boyamin mengatakan sumber masalah itu ada di tubuh KPK. Sehingga dia menilai tak tepat jika KPK melakukan penyelidikan.

"Sumber masalahnya kan diduga di KPK, masak KPK disuruh nyari. Ya sampai kiamat atau besok pahing ya orang Jawa bilang ya nggak akan ketemu," kata dia.

Boyamin menilai Dewas dan Pimpinan KPK terkesan saling lempar tanggung jawab. Oleh sebab itu, Boyamin mengatakan pihaknya akan membuat laporan kepada Dewas agar dugaan bocor informasi penggeledahan itu segera diselidiki.

"Ya udahlah besok untuk mengatasi saling lempar gini saya akan membuat aduan resmi kepada Dewan Pengawas mendatangi Dewas dasarnya pertama adalah tidak profesionalnya penyidik dalam melakukan penggeledahan. Itu bisa macam-macam nanti, tidak profesionalnya itu terlambat, atau tidak ada penyidik senior secara lengkap atau kekurangan atau tidak lengkapnya personel sampai paling tinggi ya dugaan bocor itu," turu dia.

"Sumber informasi ku ya dari media, karena aku belum mendapatkan bocoran siapa yang membocorkan itu. Jadi belum dapat bocor siapa yang dapat membocorkan, Ya nanti tugasnya dewan pengawas untuk mencari dugaan siapa yang membocorkan itu. Dan nanti kalau ditemukan diberi sanksi, kalau tidak ditemukan karena ini memang betul-betul insiden, musibah dinyatakan tidak ada pembocornya, sehingga clear sehingga tidak ada fitnah," lanjutnya.

Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) sebelumnya mendesak pimpinan KPK untuk mengusut dugaan kebocoran informasi saat penggeledahan di Kalimantan Selatan (Kalsel) beberapa waktu yang lalu. Siapa yang yang diduga membocorkan informasi penting itu?

"Dewas telah meminta pimpinan KPK untuk mengusut sumber kebocoran informasi tersebut agar pelakunya bisa ditindak," kata Anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris melalui pesan singkat, Selasa (20/4).

Lihat juga Video "Luhut: KPK Ini Super Sakti, Tapi OTT Nggak Bikin Jera!":

[Gambas:Video 20detik]



(lir/jbr)