Masyarakat Sipil Tolak Junta Myanmar Hadir di KTT ASEAN Jakarta

Antaranews - detikNews
Selasa, 20 Apr 2021 21:03 WIB
Senior General Min Aung Hlaing, commander-in-chief of the Myanmar Armed Forces, delivers a speech during the opening ceremony of Union Peace Conference in MICC 2 at NayPyiDaw on January 12, 2016.  Myanmar opposition leader Aung San Suu Kyi will address ethnic armed groups, organisers of a fresh round of peace talks said, after she outlined peace as a priority for her government when it takes power in March. AFP PHOTO / Ye Aung THU / AFP PHOTO / Ye Aung Thu
Jenderal Min Aung Hlaing (Foto: AFP PHOTO/Ye Aung Thu)
Jakarta -

Pemimpin junta militer Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing, dikabarkan akan hadir dalam KTT ASEAN di Jakarta. Jaringan organisasi masyarakat sipil menolak kehadiran Jenderal Ming.

KTT ASEAN akan digelar pada (24/4/2021). Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid, mengatakan ormas yang menolak kehadiran Jenderal Ming itu yakni Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), FORUM-ASIA, Amnesty International Indonesia, Asia Justice and Rights (AJAR), Milk Tea Alliance Indonesia, Serikat Pengajar HAM (SEPAHAM), Human Rights Working Group (HRWG), Migrant CARE, Asia Democracy Network (ADN). Kemudian ada Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA), Kurawal Foundation, Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP) dan SAFEnet.

"Menolak kehadiran junta militer sebagai perwakilan Myanmar di ASEAN Special Summit, Kami merekomendasikan kepada ASEAN dan negara-negara anggotanya dalam ASEAN Special Summit untuk memberikan kursi representasi Myanmar di ASEAN Special Summit untuk National Unity Government sebagai pemerintahan Myanmar yang sah dan dipilih secara demokratis," Usman dilansir Antara, Selasa (20/4/2021).

Usman mengatakan pihaknya menyayangkan kepada para pemimpin ASEAN yang memberikan kursi kepada Junta Myanmar. Pemberian kursi kepada Junta Myanmar akan memberikan akan menyulitkan hubungan ASEAN dan gerakan demokrasi bagi warga Myanmar.

"Keputusan tersebut akan menghalangi hubungan ASEAN dengan rakyat Myanmar dan juga gerakan demokrasi dan hak asasi manusia di Myanmar dan di negara-negara anggota ASEAN lainnya," kata dia.

Selain itu, Regional Advocacy Associate dari Asia Justice and Rights (AJAR), Putri Kanesia, mengatakan dengan memberikan kursi di KTT ASEAN, itu sama halnya mendukung kudeta yang dilakukan militer Myanmar.

"Memberikan kursi representasi di ASEAN untuk pemerintahan yang sah berarti memberhentikan segala tindakan yang melegitimasi kekuasaan junta militer baik di dalam Myanmar maupun di level internasional," kata Putri Kanesia.

Dalam kesempatan itu, Koordinator KontraS, Fatia Maulidiyanti, meminta agar para pemimipin ASEAN untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat Myanmar. Selain itu, KontraS juga meminta para pemimpin ASEAN untuk melindungi warga Rohingnya.

"Serta memberikan perlindungan dan kesejahteraan untuk pencari suaka dan pengungsi di Myanmar, termasuk Rohingya," Fatia.

Pemerintah Indonesia kemudian didesak untuk menjalin kerja sama dengan negara ASEAN melakukan investigasi terkait anggota militer Myanmar yang melakukan kekerasan terhadap warga. Saat ini, ada 713 orang warga Myanmar tewas dan 3.070 orang ditahan akibat menentang aksi kudeta.

"Mendesak pemerintah Indonesia untuk secara optimal bekerja sama dengan negara ASEAN lainnya dalam memastikan investigasi terhadap anggota dan pimpinan junta militer yang terlibat dalam aksi kekerasan, terutama pembunuhan terhadap warga Myanmar, termasuk mereka yang terbukti terlibat dan juga hadir dalam ASEAN Summit," ujar East Asia dan ASEAN Program Manajer di FORUM ASIA Rachel Arini.

Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.

Selanjutnya
Halaman
1 2