Anggota DPR dari Dapil Sumbar Andre Rosiade meminta Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah dan jajaran untuk lebih serius menangani virus corona karena kenaikan kasus yang signifikan. Wagub Sumbar Audy Joinaldy menyambut baik masukan itu.
"Kita menyambut baik apa yang menjadi perhatian dari Pak Andre Rosiade tentang meningkatnya kasus positif di Sumatera Barat dan itu sebenarnya telah menjadi perhatian kami untuk diseriuskan," ujar Audy Joinaldy kepada wartawan, Selasa (20/4/20210.
Audy Joinaldy mengatakan dia dan Gubernur Mahyeldy telah beberapa kali melaksanakan rapat Satgas Covid-19 yang pada intinya meminta kepada tim untuk melaksanakan semua tindakan yang dianggap perlu dan penting untuk memutus mata rantai penyebaran covid-19 ini.
"Terutama meminta kepada Satgas kabupaten kota yang ketuanya adalah langsung Bupati dan Walikota, untuk mempedomani Perda Sumbar No 6 tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam memutus mata rantai penyebaran covid," tutur Audy.
Sesuai Perda tersebut, lanjut Audy, jelas diatur bahwa aktifitas suatu daerah disesuaikan dengan zonasi daerah yang sekali seminggu dikeluarkan oleh Satgas Covid-19 Sumbar.
"Kalau daerahnya berzona merah, artinya semua kegiatan tatap muka, berkumpul sama sekali tidak boleh. Sekolah-sekolah harus tutup, warung-warung dibuka namun yang belanja harus diatur sesuai protokol yang ketat. Termasuk zona oranye, kuning dan seterusnya. Artinya, secara selektif, masing-masing Satgas Kab Kota harus mempedomani zonasi daerahnya masing-masing dalam menentukan aktifitas masyarakatnya," kata Audy.
Selain itu, Pemprov Sumbar juga mendorong agar Bupati Walikota segera melakukan PCR test massal sesuai sasaran kelompok. Misalnya kelompok guru, kelompok ASN, kelompok pedagang, pelaku wisata, pelaku moda transportasi dan lain sebagainya.
"Dengan dilakukannya tracking dan tracing yang tepat, akan memudahkan memutus mata rantai penyebaran covid," kata Audy.
Pemprov juga meminta Satgas Kabupaten Kota untuk melibatkan lagi institusi informal di Nagari-nagari untuk berperan serta dalam berbagai hal untuk memutus mata rantai penyebaran dimaksud. Pada beberapa kali rapat tersebut juga ditegaskan agar Satgas Kabupaten Kota konsisten dalam penegakan Perda No 6 tahun 2020 dengan memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku pelanggaran protokol covid-19.
"Di samping itu kita berupaya agar target capaian vaksinasi di Sumbar tercapai sesegera mungkin. Semua cara dan laku kami lakukan agar target vaksinasi tsb bisa segera tercapai," pungkas Audy.
(fjp/fjp)
