.webp)
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia jadi salah satu kandidat kuat menteri investasi dalam reshuffle kabinet kali ini. Pimpinan Komisi VI DPR RI ini berbicara kriteria menteri investasi yang mumpuni.
Wakil Ketua Komisi VI DPR Aria Bima berbicara soal alasan diperlukannya menteri investasi lantaran kondisi perekonomian Indonesia di tengah pandemi COVID-19. Dia lantas menyebut kemungkinan kuatnya badan BKPM untuk berubah menjadi Kementerian Investasi.
"Akan lebih kuatnya badan BKPM menjadi Kementerian Investasi, (sedangkan) Kementerian Kooperasi dan UKM akan naik kelas juga jadi kementerian kelas B dan kelas C untuk mempunyai otoritatif imperatif ke teknis ke bawah, ke seluruh jajaran Pemda, secara horizontal kordinasi dengan lintas kementerian," kata Aria saat dihubungi, Selasa (20/4/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Aria lalu mengungkap terkait kriteria menteri investasi yang nantinya harus mampu mengkoneksikan berbagai kementrian untuk keperluan investasi. Dia juga menyebut menteri investasi juga nantinya harus mampu memberikan terobosan berkaitan Omnibus Law.
"Harus melakukan berbagai koordinasi dengan Kementerian Perindustrian, kementerian dari sektoral Kementerian Kelautan, Kementerian Pertanian, Kementerian SDA, hampir semua kementerian akan terconnecting dengan berbagai koordinasi aturan di berbagai kementerian, di situlah pentingnya peran menteri investasi untuk mampu melakukan berbagai langkah-langkah terobosan berkaitan dengan Omibus Law dan berkaitan dengan perubahan status kementerian, karena egosektoral di kementerian itu sangat sangat tinggi, dan ini problem sejak dulu menjadi lemahnya sistem koordinasi," jelasnya.
Aria menyatakan tak masalah jika Bahlil berada kembali dipercaya untuk membuktikan diri. Namun demikian, dia tidak mau berspekulasi siapa yang akan ditunjuk Presiden Jokowi.
"Karena nothing pertumbuhan ekonomi tanpa ada investasi dalam skala global, nasional, regional, asing dan nasional. Dari situlah muncul kriteria bagaimana peran menteri investasi untuk memerankan ke depan. Saya tidak bicara orang, Bahlil silakan menyesuaikan bisa atau tidak, atau orang lain itu urusan presiden, bukan urusan saya," ungkapnya.
"Nggak, kalau kita lebih pada itu wilayah presiden, wilayah yang kita tidak bisa, kita hanya bicara produk, kita bicara gimana beban volume tanggung jawab dipandang sebagai, saya nggak bisa evaluasi Bahlil orang dulu kewenangannya badan dulu ya. Saya nggak bisa evaluasi Bahlil karena UU Omnibus Law belum ada selama kerja dia, jadi saya nggak bicara orang," ujarnya.
Simak selengkapnya di halaman berikutnya.
Lihat juga Video: Ngabalin Yakin Bahlil Lahadalia Jadi Menteri Investasi!
Aria juga berharap siapapun yang menempati posisi menteri investasi harus bekerja seperti Formula 1 yang berada di jalan tol. Dia kembali menyinggung nama Bahlil sebagai sosok yang memungkinkan.
"Saya berharap kinerja Kementerian Investasi ke depan, mau tetap yang sekarang (Bahlil), mau diganti urusan presiden, yang jelas ini harus speednya Formula 1, bukan lagi sekadar mobil biasa, speednya Formula 1 dan harus berjalan di jalan tol, nggak mudah kan, Formula 1 di jalan sirkuit memang banter, (tapi) Formula 1 yang harus jalan di jalan tol yang banyak berbagai kendala di lapangan, itu saja. Untuk orang bukan wilayah saya bicara, untuk si Bahlil saya nggak bisa evaluasi karena tanggung jawabnya sebagai badan dulu terlalu sempit ya, dan itu semua kewenangan presiden," imbuhnya.
Baca juga: Moeldoko Jawab Kabar Reshuffle Kabinet |
Sebelumnya, terkait kabar Bahlil jadi salah seorang kandidat Menteri Investasi ditanggapi oleh anggota Komisi XI DPR RI Misbakhun. Anggota DPR dari Fraksi Golkar itu menyebut status BKPM bisa saja ditingkatkan menjadi kementerian.
"Bisa jadi karena Bapak Presiden Jokowi melihat bahwa dengan selesainya UU Ciptaker untuk mendorong masuk investor asing lewat FDI maupun investasi dalam negeri, maka perlu BKPM dinaikkan statusnya sebagai kementerian, bukan lagi sebagai badan, walaupun selama ini BKPM sebagai badan setingkat menteri," sebut Misbakhun.
Seperti diketahui, persetujuan pembentukan Kementerian Investasi diambil dalam rapat paripurna DPR RI, Jumat (9/4) pagi. Jokowi sebelumnya telah bersurat kepada DPR terkait pembentukan Kementerian Investasi.
