Jokowi Teken PP Atur Evakuasi TKI saat Perang-Wabah Penyakit

Andhika Prasetia - detikNews
Selasa, 20 Apr 2021 11:58 WIB
Presiden Jokowi
Presiden Jokowi (Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden)
Jakarta -

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangani peraturan pemerintah (PP) Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. PP ini mengatur soal evakuasi untuk pekerja migran.

Sebagaimana diakses dari laman JDIH Setneg, Selasa (20/4/2021), evakuasi bagi pekerja migran Indonesia dilakukan dalam situasi khusus. Situasi khusus ini antara lain bencana alam, wabah penyakit, atau perang; pendeportasian massal; dan/atau negara penempatan tidak lagi menjamin
keselamatan pekerja migran Indonesia.

Berikut bunyi pasal 24 PP 59/2021:

Pasal 24
(1) Dalam situasi khusus, Pelindungan Selama Bekerja atau Pelindungan Setelah Bekerja dapat juga diberikan dalam bentuk evakuasi.
(2) Situasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terjadi apabila:
a. bencana alam, wabah penyakit, atau perang;
b. pendeportasian massal; dan/atau
c. negara penempatan tidak lagi menjamin keselamatan Pekerja Migran Indonesia.
(3) Evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara yang paling memungkinkan ke negara terdekat yang dianggap aman atau dipulangkan ke Indonesia.
(4) Evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri, dengan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait di tingkat nasional dan/atau lembaga di tingkat internasional.

Di samping itu, PP mengatur bahwa pekerja migran Indonesia hanya dapat bekerja ke negara tujuan penempatan yang:

a. mempunyai peraturan perundang undangan yang melindungi tenaga kerja asing;

b. telah memiliki perjanjian tertulis antara pemerintah negara tujuan penempatan dan Pemerintah Republik Indonesia; dan/ atau

c. memiliki sistem Jaminan Sosial dan/atau asuransi yang melindungi pekerja asing.

PP Nomor 59 Tahun 2021 ini memuat 100 pasal dan terdiri dari 78 halaman. PP diteken Jokowi pada tanggal 6 April 2021 dan diundangkan tanggal 7 April 2021.

(dkp/haf)