Moeldoko Jawab Kabar Reshuffle Kabinet

Sachril Agustin Berutu - detikNews
Selasa, 20 Apr 2021 11:24 WIB
Jakarta -

Salah satu anggota kabinet inisial M disebut-sebut akan terkena reshuffle. Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko menanggapi isu reshuffle kabinet.

Moeldoko ditanya perihal reshuffle saat meninjau Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII), Jalan Raya Jakarta-Bogor, Kota Depok, Jawa Barat, Selasa (20/4/2021). Saat ditanya, Moeldoko mengatakan semuanya adalah keputusan Presiden Joko Widodo.

"Yang tahu hanya presiden, ya sudah," kata Moeldoko.

"Jawabannya satu, tentang reshuffle kabinet yang tahu hanya presiden. Titik," kata Moeldoko.

Moeldoko lalu berjalan ke arah mobilnya yang berpelat RI-19. Dia tak ingin menjawab lebih jauh pertanyaan soal reshuffle kabinet.

Saat ditanya soal inisial M yang disebut-sebut akan di-reshuffle, Moeldoko hanya diam dan tak menjawab pertanyaan itu.

Salah satu orang yang membenarkan kabar reshuffle adalah elite PKB, Luqman Hakim. Ia memberikan informasi inisial anggota kabinet yang akan di-reshuffle Presiden Jokowi.

"Presiden Jokowi akan me-reshuffle anggota kabinet yang dengan inisial huruf M," kata Lukman kepada detikcom, Kamis (15/4/2021).

Setidaknya ada empat anggota Kabinet Indonesia Maju Presiden Jokowi yang berinisial M. Mereka adalah Menko PMK Muhadjir Effendi, Menko Polhukam Mahfud Md, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, dan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko.

Dalam hal ini, doktor politik dari Universitas Paramadina, Ahmad Khoirul Umam, menilai kemungkinan besar M yang dimaksud ialah Moeldoko. Umam mengatakan Moeldoko-lah yang paling banyak disorot oleh publik.

"Jika melihat tren yang ada, memang kemungkinan besar Moeldoko," kata Umam kepada wartawan, Jumat (16/4).

Umam mengatakan kecil kemungkinan M tersebut Mahfud Md. Dia menilai kinerja Mahfud terbilang baik dan mampu merepresentasikan sikap pemerintah.

"Sebab, kinerja Pak Mahfud tergolong yang baik. Mahfud mampu merepresentasikan sikap pemerintah dalam memenangkan berbagai perdebatan kebijakan publik, utamanya terkait sektor polhukam. Jadi tidak ada urgensi untuk mengganti Mahfud," ujarnya.

(sab/gbr)