Kata Waket MPR soal Hilangnya Pancasila-Bahasa Indonesia di Kurikulum

Inkana Putri - detikNews
Senin, 19 Apr 2021 22:35 WIB
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat
Foto: Dok MPR
Jakarta -

Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat mendorong realisasi usulan perbaikan Peraturan Pemerintah (PP) No.57 tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional. Dengan demikian, persoalan terkait tidak adanya mata ajaran Pancasila dan Bahasa Indonesia dalam kurikulum pendidikan nasional tidak menjadi polemik berlarut.

"Polemik yang terjadi terkait tidak adanya mata ajaran Pancasila dan Bahasa Indonesia dalam kurikulum pendidikan nasional harus segera diakhiri dengan langkah-langkah konkret agar proses pendidikan nasional dapat berlangsung sesuai dengan yang kita harapkan bersama," ujar Lestari dalam keterangannya, Senin (19/4/2021).

Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim mengajukan Izin Prakarsa Penyusunan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas PP No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan kepada Presiden Republik Indonesia. Adapun izin tersebut tertuang dalam surat bernomor 25059/MpK.A/HK.01 ,01/2021, tertanggal 16 April 2021.

Dalam surat tersebut, Nadiem mendorong adanya perubahan PP No.57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan dengan mengintegrasikan Pancasila dalam kurikulum pendidikan dan ketentuan mengenai kurikulum pendidikan tinggi.

"Langkah tersebut harus segera direalisasikan agar kurikulum pendidikan kita mampu mewujudkan cita-cita luhur pendidikan nasional, yang berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa," jelasnya.

Meskipun demikian, anggota Komisi X DPR RI ini menyampaikan secara teknis terdapat masalah perundang-undangan terkait tidak tercantumnya Pancasila dan Bahasa Indonesia pada Pasal 40, PP No.57 Tahun 2021 itu.

Ia menjelaskan bahwa PP tersebut merujuk pada Pasal 37 UU No.20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas yang juga tidak mencantumkan Pancasila dan Bahasa Indonesia dalam kurikulum.

Oleh karena itu, Lestari menyarankan agar para pemangku kepentingan sebaiknya tidak hanya melakukan usulan perubahan PP No. 57 Tahun 2021, tetapi juga melakukan evaluasi dan penyempurnaan terhadap UU No.20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, khususnya Pasal 37.

Lestarie menyebut jika memperhatikan Kurikulum Pendidikan Tinggi, kurikulum tersebut telah mencantumkan Pancasila dan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Melihat persoalan ini, Lestari pun mengimbau para pemangku kepentingan melakukan sinkronisasi dan harmonisasi terhadap UU Sisdiknas dan UU Pendidikan Tinggi.

Menurutnya, dengan menyelesaikan persoalan tersebut maka perubahan PP No.57 Tahun 2021 nantinya akan memiliki dasar hukum yang lebih kuat dalam mencantumkan Pancasila dan Bahasa Indonesia pada kurikulum nasional.

(mul/mpr)