2 Penyuap Eks Mensos Juliari Batubara Dituntut 4 Tahun Penjara

Zunita Putri - detikNews
Senin, 19 Apr 2021 16:01 WIB
Jakarta -

Dua penyuap kasus bansos Corona, Ardian Iskandar Maddanatja dan Harry Van Sidabukke, dituntut 4 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider 4 bulan kurungan. Keduanya diyakini jaksa memberi suap kepada mantan Mensos Juliari Batubara dan pejabat Kemensos berkaitan dengan kuota bansos Corona.

"Kami jaksa penuntut umum pada KPK menuntut agar majelis hakim yang mengadili perkara menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama," ujar jaksa KPK M Nur Azis saat membacakan surat tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Senin (19/4/2021).

"Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Ardian Iskandar Maddanatja dan Harry Van Sidabukke berupa pidana penjara selama 4 tahun dan denda sebesar Rp 100 juta subsider 4 bulan kurungan," lanjut jaksa Azis.

Dalam kasus ini, Ardian Iskandar adalah Direktur Utama PT Tigapilar Agro Utama, sedangkan Harry Van Sidabukke adalah seorang swasta dari PT Hamonangan Sude. Kedua perusahaan itu merupakan vendor bansos Corona.

Jaksa mengatakan Ardian dan Harry memberi suap kepada mantan Mensos Juliari P Batubara melalui KPA Bansos Corona Adi Wahyono dan PPK Bansos Matheus Joko Santoso. Adapun uang suap yang diberikan Ardian sebesar 1,95 miliar.

"Bahwa Terdakwa telah memberikan ke Juliari Peter Batubara selaku Menteri Sosial seluruhnya Rp 1,95 miliar yang diserahkan secara bertahap melalui Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso dalam program bansos COVID-19 dalam Ditjen Linjmasos 2020, berdasarkan di atas unsur memberi sesuatu telah terpenuhi," papar jaksa.

Sementara itu, jaksa mengatakan Harry memberi uang suap Rp 1,28 miliar. Sama dengan Ardian, Harry memberi uang melalui Matheus Joko Santoso.

"Adanya fakta pengaturan kuota bansos didukung rekaman percakapan antara Terdakwa dengan Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso, di mana Terdakwa meminta penambahan kuota dan disanggupi Matheus Joko Santoso. Saat itu Matheus Joko Santoso mengatakan adanya pemberian uang fee. Oleh karena itu, Terdakwa memberikan uang fee dengan total seluruhnya Rp 1,28 miliar, di mana pemberian fee itu bertentangan dengan tugas Juliari Peter Batubara," tegas jaksa.

Jaksa mengatakan uang pemberian Harry ini dipergunakan untuk keperluan pribadi Juliari. Selain itu, uang itu digunakan untuk kegiatan operasional Kemensos.

"Di mana uang tersebut digunakan untuk keperluan pribadi Juliari serta untuk kepentingan operasional lainnya, di antaranya biaya menyewa pesawat carter, pembelian ATK, serta acara Kemensos. Bahwa pemberian fee kepada Juliari benar adanya," ungkap jaksa.

Selain itu, untuk terdakwa Harry, jaksa mengatakan Harry tidak hanya memberikan fee ke pejabat Kemensos, tetapi juga ke operator anggota DPR F-PDIP Ihsan Yunus, Agustri Yogasmara.

"Terdakwa Harry Van Sidabukke mengetahui adanya pemberian fee yang harus diberikan setiap tahapan sembako. Selain memberikan fee ke pejabat Kemensos, terdakwa memberikan ke pihak lain, yaitu Agustri Yogasmara," tutur jaksa.

Kedua penyuap ini, kata jaksa, menyerahkan uang ke Juliari melalui Adi Wahyono selaku kuasa pengguna anggaran (KPA) bansos Corona dan Matheus Joko Santoso selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) bansos Corona. Jaksa meyakini Adi dan Joko adalah representasi dari Juliari.

"Penuntut umum berpendapat Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono adalah representasi atau kepanjangan tangan dari Juliari Peter Batubara. Bahwa pemberian uang memang tidak langsung diberikan langsung ke Juliari, akan tetapi diserahkan Matheus Joko Santoso, karena sejak awal Juliari meminta Adi Wahyono selaku KPA untuk memungut fee termasuk uang dari terdakwa, sehingga terdakwa memberi uang ke Matheus Joko Santoso," jelasnya

"Dalam perkara ini Juliari tidak hanya mengetahui saja, akan tetapi Juliari memerintahkan Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso untuk menerima sesuatu," tambahnya.

Atas dasar itu, keduanya diyakini jaksa melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf b UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Jaksa Tolak JC Harry Van Sidabukke

Dalam tuntutan ini, jaksa juga menolak permohonan justice collaborator (JC) yang diajukan oleh Harry. Jaksa menilai keterangan Harry belum cukup mengungkap aktor lain yang terlibat dalam perkara bansos Corona.

"Penuntut umum berkesimpulan pemberian JC belum dapat diberikan ke terdakwa," tegas jaksa.

(zap/dhn)