FPDIP Pertanyakan Surat Agung ke SBY Soal Boleh Diwakilkan

Jakarta - Fraksi PDIP akan mempersoalkan surat Ketua DPR Agung Laksono kepada Presiden SBY yang mengatakan, presiden dapat mewakilkan pembantunya dalam menjawab interpelasi busung lapar dan polio."Ada permainan antara pemerintah dan pimpinan DPR. Itu nggak etis dan akan kita permasalahkan, karena ini sangat prinsip," kata Ketua Fraksi PDIP Tjahjo Kumolo sebelum rapat paripurna di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Selasa (7/3/2006).Interpelasi DPR merupakan persoalan hubungan antarlembaga negara, dan selayaknyalah Presiden SBY yang menghadiri sidang paripurna tersebut."Memang tatib memperbolehkan diwakili. Namun menjadi persoalan ketika ini dimasukkan ke dalam surat dari pimpinan DPR. Akan saya bongkar ini," kata dia.Urgensi kehadiran SBY, menurut Tjahjo, karena hingga kini pemerintah masih belum bisa memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat. Menteri Kesehatan dinilainya belum berperan secara optimal."Kita masih temui adanya polio, busung lapar, demam berdarah dan flu burung. Ini persoalan lama tapi tak kunjung selesai," cetusnya.Rapat paripurna dijadwalkan berlangsung pukul 09.00 WIB. Namun hingga pukul 10.00 WIB tak kunjung dimulai. Anggota DPR pun masih sedikit yang hadir dan mereka malah asyik ngobrol di luar ruangan.Rencananya sidang paripurna akan dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Soetardjo Soerjogoeritno. Pemerintah akan diwakili Menko Kesra Aburizal Bakrie dan Menkes Siti Fadilah Supari.Agenda paripurna selain membahas masalah interpelasi busung lapar dan polio, juga akan mengesahkan RUU untuk mencegah pendanaan dan pemboman oleh teroris. (san/)